Wabup Lombok Timur Edwin Akui Pengangguran Cukup Tinggi, 2,5 Persen dari Total Jumlah Penduduk

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Wakil Bupati Lombok Timur Mohammad  Edwin Hadiwijaya menekankan pentingnya komitmen dan kemandirian dalam menghadapi tantangan ekonomi dan ketenagakerjaan.

Dia  menyadari Lombok Timur bukanlah kabupaten yang memiliki kemampuan untuk menyediakan lapangan kerja yang luas. 

“Kami mendorong para peserta pelatihan untuk tidak hanya sekadar mengikuti program kelas, tetapi juga memiliki komitmen kuat untuk menciptakan lapangan kerja sendiri,” katanya saat pembukaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi program pelatihan kerja, Rabu (13/8/2025). 

Edwin menjelaskan bahwa tingkat pengangguran di Lombok Timur saat ini cukup tinggi, dengan 20 ribu angkatan kerja yang belum terserap atau setara dengan 2,5 persen dari jumlah penduduk yang totalnya 1.437.357 jiwa berdasarkan data BPS 6 Maret 2025.

Baca juga: Anggota DPR RI Soroti Lulusan SMK di NTB Jadi Penyumbang Pengangguran

Baca juga: Gubernur Iqbal Sebut Lulusan SMK Produsen Pengangguran Terbesar di NTB, Janji Benahi Tata Kelola

Untuk mengatasi masalah ini pemerintah daerah berupaya mengurangi pengangguran melalui program-program pelatihan seperti ini.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap adik-adik bisa mandiri dan menghasilkan penghasilan sendiri. Inilah cara kita menyisir dan mengurangi angka pengangguran yang tinggi di Lotim,” ujarnya.

Kendati demikian, Edwin mengaku optimisme terhadap potensi ekonomi kreatif dan pertanian di Lombok Timur sebagai sektor yang dapat digali untuk menciptakan peluang kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi M Hairi mengatakan pelatihan kerja tahun ini sebagian dari upaya pemerintah daerah dalam menekan angka pengangguran. 

Baca juga: Pengangguran di NTB Meningkat, Lulusan SMK Masih Mendominasi

Berdasarkan data BPS, tingkat pengangguran terbuka di Lotim mencapai 25 persen. 

Angka tersebut menjadi fokus utama pemerintah untuk diatasi.

“Angka tersebut menjadi fokus utama pemerintah untuk diatasi.

Berdasarkan data BPS pula, lanjut Hairi, lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan penyumbang terbesar angka pengangguran. 

Hal ini diduga karena jurusan yang dibuka di beberapa SMK kurang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. 

“Kami akan langkah cepat dengan melobi berbagai pihak untuk menekan angka tersebut,” pungkasnya.

(*)