Pokir Siluman, Siapa Bertanggungjawab?

Namun begitu dinamika itu harus dipahami sebagai pendidikan politik dalam sebuah negara demokratis. Perbedaan dalam memandang kepemimpinan memberi perspektif baru sebagai modal membangun daerah. Pada titik itu perbedaan sebagai rahmat itu menemukan relevansinya. 

Dengan situasi seperti itu Gubernur NTB sebagai simbol kepemimpinan daerah harus berkepentingan urun rembug dengan semua aktor politik dan elemen gerakan sosial lainnya untuk bersama-sama merawat setiap perbedaan yang muncul sekaligus menjadi figur pemersatu dalam rangka merawat kohesifitas dinamika sosial dan politik di Nusa Tenggara Barat. 

Situasi kegaduhan yang terjadi sekarang ini bukan masalah kalah-menang dalam proses pilkada lalu. Tapi suatu gejala sosial kita yang masih rapuh dan masih menyimpan residu politik akibat akses komunikasi antar pemangku kebijakan dan aktor politik lainnya masih berjarak. 

Akhirnya politik membutuhkan kesetaraan dalam komunikasi. Sebab relasi kuasa antara pemimpin dan yang dipimpin membutuhkan satu panggung yang setara untuk menghasilkan proses dialog berimbang. Dengan demikian apa yang dikatakan Habermas dalam akar-akar ideologi bahwa untuk menghasilkan gagasan atau ide-ide yang sama maka diperlukan tindakan komunikasi setara sebagai jembatan untuk mewujudkannya.

(*)