Ketua PPDI NTB Minta Pemerintah Serius Tangani Masalah Sampah

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Ketua Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) NTB Wirohamdani meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram hingga Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Barat serius menangani persoalan sampah di daerah.

Tumpukan sampah di sejumlah tempat pembuangan saat ini sudah mencapai batas bahkan Gubernur NTB, Lalu Muhammad Iqbal mengatakan TPA Kebon Kongo hanya bisa bertahan 1 tahun saja.

“Pemerintah harus lebih serius dan sesegera mungkin menangani persoalan sampah. Pemerintah perlu melakukan langkah konkrit dan tepat tidak berlarut-larut dalam wacana saja,” ucap Wira, sapaan karibnya, Minggu (12/7/2025).

Baru-baru ini, lanjut dia, masyarakat di Kota Mataram dan Lombok Barat dilanda bencana banjir bandang.

Baca juga: DLH Pastikan Sampah Imbas Banjir Kota Mataram Dibuang Seluruhnya ke TPA

Bencana ini tak lepas dari dampak dari masalah sampah yang tidak ditangani serius. 

Menurutnya, jika penanganan sampah hanya berorientasi ada penambahan fasilitas maka akan jalan di tempat.

“Dalam hal ini tentu pemerintah adalah pihak yang paling bertanggung jawab, tentu kami juga mendukung dan mendorong serta kami pastikan terlibat, karena kami dan anggota berada di tengah- masyarakat setiap saat,” jelasnya.

“Saya kira pemerintah jangan terlalu lama menyiapkan teori, saran kami pemerintah lakukan perencanaan dan pemetaan daerah-daerah rawan bencana yang basisnya partisipatif dan berkelanjutan,” sambungnya.

Penanganan sampah dapat melibatkan para ahli, NGO dan lembaga-lembaga swadaya untuk mempercepat langkah mitigasi.

“Seperti Pusat Kajian Desa ( PUSAKA DESA ) saya mendorong pemerintah mengajak lembaga tersebut untuk ikut melakukan pencegahan dan lembaga-lembaga lain tentunya,” tegasnya.

Dia berharap agar pemerintah tidak pusing sendiri dan tugas akan dapat diringankan dengan melibatkan masyarakat.

“Melalui kerja sama dan pelibatan pemerintah dapat berkolaborasi dan bergotong-royong mencegah dan menangani potensi bencana tersebut,” pungkasnya.

(*)