Pemprov NTB Tetapkan Status Darurat Bencana Banjir Kota Mataram Selama 10 Hari ke Depan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan status darurat bencana banjir di Kota Mataram selama 10 hari ke depan. 

Keputusan ini diambil dalam rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) NTB yang berlangsung di Kantor Gubernur, Senin (7/7/2025) malam. 

Rapat tersebut dihadiri seluruh unsur Forkopimda, antara lain Kapolda NTB, Danrem, Kajati, Ketua DPRD NTB, Danlanud, Danlanal, serta pimpinan OPD terkait.

Plh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Mohammad Faozal, menegaskan penetapan status darurat merupakan langkah cepat untuk mempercepat proses pemulihan pascabencana.

Baca juga: BPBD NTB Ungkap Penyebab Banjir di Mataram, Tak Ada Bantaran Sungai hingga Volume Sampah

“Mulai hari ini, kita tetapkan status darurat bencana yang berlaku selama sepuluh hari. Ini agar proses penanganan bisa lebih cepat dan terkoordinasi,” ujar Faozal. 

Selama masa tanggap darurat, Pemprov NTB akan mengaktifkan posko pengaduan dan posko tindakan, serta mengerahkan seluruh sumber daya termasuk aparatur sipil negara (ASN) untuk terlibat langsung dalam penanganan.

“Besok para ASN Pemprov akan turun ke lokasi terdampak. Ada skema pembagian tugas, OPD dan asisten akan membackup wilayah-wilayah tertentu,” jelasnya.

Faozal merinci, Asisten I akan bertanggung jawab atas area perkantoran Dinas Provinsi di Jalan Majapahit.

Sedangkan Asisten II dan III akan fokus membantu di wilayah terdampak langsung.

Sementara untuk distribusi bantuan logistik, Pemprov NTB memberikan kewenangan penuh kepada Pemerintah Kota Mataram.

“Distribusi bantuan akan dikoordinasi oleh Wali Kota Mataram karena beliau yang paling tahu kondisi dan sebaran wilayah terdampak,” imbuhnya.

Sebagai informasi akibat banjir tersebut tercatat 30 ribu jiwa di Kota Mataram dan Lombok Barat terdampak, data sementara sebanyak sembilan unit rumah rusak berat. 

Sejak Senin (7/7/2025), tim dari Pemerintah Provinsi NTB dan Kota Mataram melakukan pembersihan terhadap sungai dan pemukiman, sampah yang terbawa arus menumpuk di sejumlah sungai hingga naik ke pemukiman warga. 

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Ahmadi merinci dampak banjir terbesar di Kota Mataram ini.

"Kalau kita lihat jumlah kepala keluarga yang terdampak, sekitar 30 ribu lebih jiwa yang terdampak dari banjir ini," kata Ahmadi, Senin (7/7/2025).

Ahmadi mengatakan saat ini sebanyak 520 jiwa mengungsi di sejumlah tempat, termasuk di Asrama Haji Embarkasi Lombok. 

Selain itu ada 15 orang mengalami luka-luka.

Sejumlah perkantoran yang berada di sepanjang jalan Majapahit Kota Mataram juga terdampak banjir, akibatnya sejumlah dokumen dan arsip menjadi basah.

"Ini dampaknya bisa dilihat, peralatan elektronik, kasur, bahan makanan, kendaraan roda dua dan tiga semuanya rusak," kata Ahmadi.

Ahmadi mengatakan penyebab banjir di Kota Mataram bukan hanya disebabkan karena penumpukan sampah di sungai dan curah hujan yang tinggi, melainkan hampir seluruh sungai yang melewati wilayah kota tidak memiliki bantaran sungai.

"Hampir semua sungai kita tidak memiliki bantaran sungai, jadi ada sungai yang ditutup bangunan kanan dan kiri, sungai kita sudah tidak ideal kondisinya," kata Ahmadi.

Ahmadi belum mengetahui jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat banjir ini, sebab saat ini masih berlangsung proses pendataan terhadap bangunan dan fasilitas umum yang terdampak. 

(*)