Geger Penjualan Pulau Panjang Sumbawa Secara Online, Begini Penjelasan Menteri ATR/BPN

TRIBUNLOMBOK.COM - Sebuah kabar mengejutkan datang dari Pulau Panjang di Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pulau yang terkenal dengan keindahan alam dan keanekaragaman hayatinya ini dilaporkan berstatus dijual di situs online luar negeri, Private Islands Online. 

Meski tidak mencantumkan harga jual, situs tersebut menyatakan Pulau Panjang sebagai pulau pribadi.

Kabar ini sontak menarik perhatian dan direspons langsung oleh Kepala Biro Humas dan Protokol Kementerian ATR/BPN, Harison Mocodompis. 

Harison menegaskan bahwa penguasaan atas pulau-pulau kecil di Indonesia tidak boleh sepenuhnya dimiliki oleh perorangan atau secara privat.

"Kalau soal pemanfaatan pulau sudah diatur di peraturan di atas," jelas Harison, dikutip dari Kompas.com, pada Jumat (20/6/2025).

Ketentuan ini diatur secara jelas dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 17 Tahun 2016 (Permen ATR/BPN No.17/2016) tentang Penataan Pertanahan di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. 

Beleid tersebut menyatakan bahwa penguasaan atas pulau-pulau kecil paling banyak 70 persen dari luas pulau, atau sesuai dengan arahan rencana tata ruang wilayah provinsi/kabupaten/kota dan/atau rencana zonasi pulau kecil tersebut.

Sisanya, paling sedikit 30 persen luas pulau kecil yang ada harus dikuasai langsung oleh negara dan dimanfaatkan untuk kawasan lindung, area publik, atau kepentingan masyarakat. 

Ketentuan ini juga selaras dengan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan di Sekitarnya (Permen KP No.10/2024).

Harison menambahkan, untuk memastikan apakah ada hak atas tanah di atas pulau tersebut, informasi bisa dicek di pemerintah kabupaten masing-masing atau melalui peta bumi.atrbpn.go.id (tanpa menyebutkan nama pemilik hak).

Menurut Harison, domain Kementerian ATR/BPN adalah administrasi pertanahan yang telah diatur dalam peraturan tersebut. 

Ia juga menyarankan bahwa pihak yang lebih tepat untuk memberikan komentar mengenai isu penjualan pulau ini adalah pemerintah daerah setempat, karena merekalah penguasa wilayah.

Menteri Nusron: Tak Ada Pulau Dijual

lihat foto

Isu penjualan Pulau Panjang di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), di situs online luar negeri mendapatkan tanggapan tegas dari pemerintah.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan bahwa tidak ada satu pun pulau di Indonesia yang bisa dijual belikan secara keseluruhan, termasuk Pulau Panjang.

"Tidak bisa satu pulau dijual," ujar Nusron.

Nusron menjelaskan, berdasarkan peta pendaftaran tanah di Pulau Panjang Sumbawa, hingga saat ini belum ada hak atas tanah yang tercatat. 

Lebih lanjut, jika dicek melalui peta kawasan hutan, seluruh Pulau Panjang termasuk dalam kawasan konservasi. "Sehingga tidak bisa dijual," tegasnya.

Menurut Nusron, sebuah pulau tidak dapat dimiliki secara penuh oleh satu orang atau satu badan hukum. Ini karena dalam satu pulau, selalu disediakan jalur evakuasi sebesar 45 persen, serta hak atas tanah maksimal 30 persen.

Ketentuan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KKP) Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dan Perairan Sekitar. 

Hal serupa juga diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 9 Ayat 2, yang menyatakan bahwa penguasaan atas pulau-pulau kecil tidak boleh dikuasai atau dimiliki seluruhnya oleh perorangan atau secara badan hukum.

"Kalau mengacu pada ketentuan ini, maka satu pulau tidak mungkin dapat dijual satu orang, karena yang memiliki satu orang, apalagi kalau statusnya HGB, tidak bisa dimiliki sama pihak asing baik badan hukum maupun perorangan," imbuh Nusron.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Nusron Tegaskan Tak Ada Pulau yang Bisa Dijual, Termasuk Pulau Panjang Sumbawa NTB"