Cek Kebenaran soal 596 Randis Nunggak Pajak, Pemda Lombok Tengah Akan Validasi Data

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah memastikan akan melakukan pengecekan atau validasi data ratusan kendaraan dinas (Randis) yang diduga menunggak pajak. 

Menurut HM Nursiah, jika memang benar data yang beredar tersebut, maka selanjutnya dalam proses oleh BPKAD Lombok Tengah untuk meneliti dan mengecek ke dinas terkait. 

"Kemudian kaitannya dengan pembayaran pajak, sehubungan dengan data itu. Mungkin saja ditemukan dari data itu, ada kendaraan dinas yang rusak berat yang mungkin sebagian dari data itu. Itupun sedang tindak lanjut dari BPKAD untuk mengecek apakah kita sudah hapus lewat neraca daerah kita atau belum," jelas HM Nursiah di Praya, Sabtu (14/6/2025). 

HM Nursiah menyampaikan, dengan kegiatan BPKAD nantinya akan ditemukan data yang benar. Soal pembayaran pajak, lanjut HM Nursiah, sudah dianggarkan setiap tahun kendaraan dinas untuk pengurusan STNK termasuk pajaknya. 

Menurut HM Nursiah, masing-masing kondisi terhitung sesuai dengan STNK tidak serentak masing-masing yang memegang kendaraan dinas sesuai kurun waktu berdasarkan STNK-nya. 

"Jadi tidak bisa serempak apakah Desember atau November. Itu menyesuaikan dengan Tempo STNK kendaraan pajak untuk kendaraan dinas," jelas HM Nursiah.

Lebih lanjut HM Nursiah mengungkapkan, data 596 kendaraan dinas tersebut awalnya bersumber dari Bapenda provinsi NTB yang belum diterima secara resmi oleh Bapenda kabupaten Lombok Tengah. 

Baca juga: Wabup Lombok Tengah HM Nursiah Terima Penghargaan Nasional atas Komitmen Lestarikan Bahasa Daerah

Data tersebut dalam proses validasi untuk memastikan apakah data tersebut termasuk kendaraan dinas yang masih beroperasi atau layak atau kendaraan yang tidak layak dioperasikan. 

"Kaitannya dengan pembayaran pajak, itu yang memegang pembayaran pajak termasuk penyelesaian surat-suratnya, itu menyesuaikan dengan berlakunya STNK tersebut. Dan sudah dianggarkan setiap tahun," jelas HM Nursiah. . 

Bagi HM Nursiah, penting Bapenda NTB untuk rutin ketika melakukan rekonsiliasi data namun semua kabupaten data untuk memastikan validasi data tersebut.