Gubernur NTB Gagas Konsep Pembangunan Rumah Transformatif untuk Tangani Kemiskinan Ekstrem
Tugas utama kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, adalah merajut berbagai sumber daya yang tersebar.
Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Sirtupillaili
Laporan Wartawan TribunLombokc.om, Robby Firmansyah
TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Keterbatasan lahan menjadi tantangan serius dalam upaya pemerataan pembangunan, terutama di sektor perumahan. Di tengah kondisi ini, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal, menekankan pentingnya konsep pembangunan rumah transformatif.
Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi bersama Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Fahri Hamzah, di Kantor Bank NTB Syariah, Minggu (8/6/2025).
Dalam forum yang dihadiri para bupati, wali kota, dan kepala dinas perumahan se-NTB, Gubernur Iqbal menjelaskan bahwa pemerintah provinsi sedang menguji coba model perbaikan rumah berbasis transformasi sosial di Desa Ungga, Lombok Tengah.
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya komprehensif penanggulangan kemiskinan ekstrem di NTB.
Pembangunan Rumah Transformatif: Lebih dari Sekadar Fisik
Gubernur Iqbal memaparkan bahwa konsep pembangunan transformatif jauh melampaui pembangunan fisik rumah yang selama ini menjadi fokus utama dinas perumahan.
Pendekatan ini melibatkan lintas sektor untuk mengatasi akar masalah kemiskinan ekstrem secara lebih menyeluruh.
Berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, Dinas PUPR, dan Dinas Sosial turut dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya.
Perhatian tidak hanya diberikan pada struktur bangunan, tetapi juga pada aspek vital lainnya seperti tata ruang, sanitasi, akses air bersih, dan penciptaan ruang sosial yang ramah anak serta mendukung tumbuh kembang masyarakat.
Pentingnya Transformasi Sosial dan Pemberdayaan Ekonomi
Menurut Gubernur Lalu Iqbal, perbaikan rumah semata tidak akan cukup jika tidak diiringi dengan transformasi sosial dan pemberdayaan ekonomi.
Ia mencontohkan, tanpa adanya upaya ini, warga yang telah dibantu bisa kembali terjerumus ke jurang kemiskinan karena terpaksa menjual aset produktif demi bertahan hidup.
"Ujung-ujungnya kita harus intervensi lagi karena masuk dalam jurang kemiskinan," jelasnya.
Oleh karena itu, identifikasi potensi ekonomi warga menjadi krusial agar mereka dapat hidup mandiri dan tidak terus-menerus bergantung pada bantuan.
KUA PPAS APBD Perubahan 2025 Pemprov NTB Diproyeksikan Naik 2,01 Persen |
![]() |
---|
Dalami Kasus Pengerusakan Markas Polda NTB, Pelaku Bukan hanya Mahasiswa |
![]() |
---|
Apa Itu Travel Warning? Imbauan Internasional di Tengah Aksi Demo di Indonesia |
![]() |
---|
Gedung DPRD NTB Dibakar Pendemo, Dewan Bakal Gelar Rapat Paripurna di Kantor Gubernur |
![]() |
---|
Gubernur Iqbal Minta Polisi usut Tuntas Kasus Pembakaran Gedung DPRD NTB dan Tangkap Dalang Utama |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.