Jalan Terjal Ekonomi NTB di Tahun 2025

Oleh : Maharani

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Mengawali tahun 2025, pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat (NTB) menghadapai jalan yang cukup terjal. Dikarenakan berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Nusa Tenggara Barat mencatat pertumbuhan ekonomi NTB pada Triwulan I 2025 mengalami kontraksi. Secara kuartal (q-to-q), ekonomi NTB turun 2,32 persen, sementara secara tahunan (y-on-y) turun 1,47 persen.

Jika didalami lebih jauh, kondisi ekonomi NTB ini masih sangat ketergantungan kepada tambang. Pada awal tahun (triwulan I) 2025 ini, sector tambang mengalami kontraksi tajam hingga lebih dari 30 persen karena tidak ada ekspor tambang sejak november 2024 yang lalu.

Padahal Tambang menjadi salah satu indikator dan pondasi pertumbuhan ekonomi NTB secara makro. Selain Tambang, ada 12 sektor yang mengalami kontraksi di awal tahun 2025 ini yaitu Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 8,63 persen, Konstruksi sebesar 6,51 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,36 persen. 

Jasa lainnya sebesar 5,30 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 4,30 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 3,49 persen, Jasa Pendidikan sebesar 2,83 persen. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 2,56 persen, Real Estate sebesar 1,08 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar 0,37 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 0,24 persen.

Namun, dari banyaknya sector yang mengalami konstruksi, masih ada beberapa sector yang mengalami pertumbuhan yaitu Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan tumbuh sebesar 13,28 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi tumbuh sebesar 5,55 persen, Jasa Perusahaan tumbuh sebesar 1,65 persen; Industri Pengolahan tumbuh sebesar 1,60 persen dan Pengadaan Listrik dan Gas tumbuh sebesar 0,19 persen.

Melihat hal itu, Gubernur Lalu Muhamad qbal harus mulai mengubah paradigm pembangunan ekonomi NTB supaya tidak ketergantungan terhadap satu sektor. Orang nomor satu di NTB ini harus berani menggali dan melihat potensi pertumbuhan yang lain berdasarkan pada potensi dan seberapa besar masyarakat NTB yang terlibat dalam sector tersebut.

Sebut saja pada sector industry pengolahan, pertanian, kehutanan dan perikanan. Kedua sector ini selain memberikan sumbangan bagi pertumbuhan ekonomi juga mampu memberikan dampak langsung bagi masyarakat kecil. Dikarenakan pada sektor ini hampir 45 persen masyarakat NTB terlibat.

Baca juga: Pengelolaan BUMDes sebagai Lokomotif Perekonomian Desa

Dikarenakan pada hakekatnya Pembangunan ekonomi dilakukan oleh suatu daerah untuk mengembangkan ekonomi dan taraf hidup masyarakat. Secara umum pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu negara/daerah meningkat dalam jangka panjang. Pembangunan ekonomi yang lebih menekankan idustrialisasi dan mengabaikan sektor pertanian akan menimbulkan masalah yang pada akhirnya akan menghambat proses pembangunan ekonomi itu sendiri. 

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah merupakan salah satu unsur utama dalam pembangunan ekonomi regional, meskipun proses pembangunan bukan hanya ditentukan oleh aspek ekonomi saja. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi sampai saat ini merupakan target utama pembangunan dalam rencana pembangunan wilayah. Melalui pertumbuhan ekonomi daerah yang cukup tinggi diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan secara bertahap. Kemampuan daerah untuk tumbuh tidak terlepas dari peranan sektor-sektor yang ada dalam suatu perekonomian.

Pertumbuhan dan peningkatan PDRB dari tahun ke tahun merupakan indikator dari keberhasilan pembangunan daerah. Sektor-sektor ekonomi yang membentuk PDRB dikategorikan menjadi sembilan sektor usaha yaitu: (1) Pertanian, (2) Pertambangan dan penggalian, (3) Industri pengolahan, (4) Listrik, gas dan air bersih, (5) Bangunan, (6) Perdagangan, hotel dan restoran, (7) Pengangkutan dan komunikasi, (8) Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan (9) Sektor jasa lainnya.

Sinergi antar sektor ekonomi sangat penting dalam membentuk struktur ekonomi yang kuat. Sinergi antara sektor pertanian, industri dan jasa yang kuat akan membentuk perekonomian yang efisien, dan hal ini akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Sjafrizal, 2008). Semakin besar sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB suatu daerah maka pertumbuhan ekonomi akan berjalan ke arah yang lebih baik

Yang lebih menggelitik lagi, alasan yang muncul dan di kemukakan oleh Kepala BPS NTB menjelaskan, kontraksi ini disebabkan belum terealisasinya sebagian besar anggaran proyek APBD 2025, baik APBD I maupun APBD II.

Hal ini menunjukkan bahwa, Pemerintah Daerah masih belum mampu menciptakan iklim ekonomi yang baik di Gumi NTB ini. Sebab, kita masih diajak ketergantungan kepada Belanja Daerah untuk menjadi indikator lain pertumbuhan ekonomi.

Jika kita kembali ke masa kampanye pemilihan Gubernur tahun lalu. Gubernur terpilih sempat mengeluarkan statement dan bahkan menjadi salah satu visi misinya yaitu “ Jika Daerah Hanya mengandalkan APBD dalam membangun, maka secara langsung pemimpinnya dianggap gagal”. Ini akan menjadi sebuah simalakama bagi Gubernur terpilih yang baru atau bisa saja statementnya itu akan menjadi sebuah spirit baru bagi strategi kepemimpinannya ke depan.

Target-target investasi pun harus dan mulai dibuat dengan baik. Agar pembangunan ekonomi di NTB pun mulai menunjukkan geliatnnya. Namun, tetap pada apa yang menjadi kekuatan dan potensi di daerah.

Walaupun dari hasil penelitian mengatakan bahwa sector pertanian akan sulit memberikan dampak pertumbuhan yang tinggi, namun sektor pertanian tetap konsisten untuk bertumbuh, walaupun lambat dan sedikit. Dan yang lebih penting lagi adalah, pada sector ini sebagian besar masyarakat NTB menggantungkan hidupnya.

Untuk itu, Pemerintah daerah harus mampu membuat strategi yang jitu untuk menjaga konsistensi pertumbuhan pada sector ini. Dan kalau perlu membuat kebijakan anggaran yang pro pada sector ini. Dikarenakan dari data Lombok Research Center (LRC) menyebutkan bahwa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang ada di NTB sekitar 680.000 dan 60 % merupakan usaha dari hasil olahan pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat NTB masih sangat menggantungkan hidupnya pada sector ini.

Dengan semangat gubernur saat ini, kita sebagai masyarakat pun harus memberikan jempol dikarenakan belum genap 100 hari kerjanya, Gubernur sudah mulai mendatangkan beberapa pengusaha dan investor dari luar. Bahkan minggu kemarin di laman media online kita ditunjukkan oleh adanya MoU investor dengan ITDC.

Namun, penulis sarankan adalah, investor yang diajak masuk dan berusaha di NTB ini yang mampu mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat NTB. Jangan hanya datang menguras sumber daya kita dan membawa keuntungan yang didapat ke luar.

Untuk itu, investasi yang ramah seperti green ekonomi dan blue ekonomi yang menjadi andalan NTB harus tetap di nomor satukan oleh Gubernur ketika presentasi ke luar. Kekayaan alam NTB cukup berlimpah. Baik dari gunung sampai laut dan pantainya. Namun sampai saat ini pemerintah masih belum mampu “menjual” untuk kemaslahatan NTB itu sendiri.

Memang saat ini jalannya pertumbuhan ekonomi NTB masih kita katakan terjal. Namun, dibalik kesulitan akan menanti jalan dan peluang yang bagus. Untuk itu, Gubernur harus mampu melihat peluang dibalik jalan terjal itu. Agar pertumbuhan ekonomi NTB dan kemaslahatan masyarakat NTB dapat segera terwujud.

Penulis adalah Peneliti Lombok Research Center (LRC)

(*)