Lombok Barat Masuk 6 Besar Daerah dengan Kemiskinan Ekstrem di NTB

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK BARAT – Kabupaten Lombok Barat yang memiliki jumlah penduduk sekitar 762,76 ribu jiwa saat ini menempati urutan ke-6 dari 10 kabupaten/kota dalam kategori daerah dengan tingkat kemiskinan ekstrem di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Lombok Barat, H. Lalu Martajaya, saat dikonfirmasi oleh TribunLombok.com, Rabu (16/4/2025).

"Kalau kita berbicara kemiskinan ekstrem kita masuk nomor urut 6 (di NTB), angkanya 1 persen. Ke depan, kita akan dorong agar angka ini terus menurun, kalau bisa di bawah satu digit,” ujar Martajaya.

Menurutnya, saat ini fokus utama Dinas Sosial Lombok Barat adalah mengintegrasikan data warga miskin ekstrem ke dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar bisa menerima bantuan dari pemerintah pusat.

“Kalau kita sandingkan dengan DTKS kami, memang datanya beda, dan DTKS ini kan fokus mereka (mengkordinir) bantuan-bantuan pusat,” katanya.

Selain itu, Dinsos juga sedang mengupayakan agar warga yang masuk kategori kemiskinan ekstrem bisa mendapatkan bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Harapan kami dari jumlah mereka yang masuk kemiskinan ekstrem ini angkanya perlahan bisa turun,” tegasnya.

Martajaya menambahkan, pihaknya juga bekerja sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) lain, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), agar bantuan dari masing-masing dinas bisa diprioritaskan kepada warga yang tergolong miskin ekstrem.

“Kan banyak program dari OPD lain misal dari Dinsos, kemudian dari Perindag, Tenaga Kerja dan sebagainya, kalau bisa mereka diakomodir untuk penerima bantuan yang akan datang,” ungkapnya.

Dinsos Lombok Barat saat ini juga tengah memvalidasi data untuk dimasukkan ke dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dengan mengacu pada data dari Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Jamsostek, dan BPJS.

Data ini juga sedang digencarkan untuk validasi melalui SDM PKH, hingga harapannya kedepan penerima bantuan di Lombok Barat juga akan tersalur melalui satu pintu.

Ketika ditanya soal penyebaran kantong-kantong kemiskinan ekstrem, Martajaya menyebut persebarannya merata di sejumlah wilayah Lombok Barat. Oleh karena itu, menurutnya, upaya mengatasi masalah ini tidak bisa dilakukan hanya dalam satu tahun anggaran.

“Hingga tentunya dengan program yang ada kita arahkan kesamaan mungkin dari APBN atau Pokok Pikiran kita arahkan ke sana, hingga harapan kita kantong kemiskinan ekstrem bisa berkurang,” pungkasnya.