Demo PPPK di Bima

Ribuan Calon PPPK di Bima Kecewa Berat, Lulus Seleksi Tapi Pengangkatan Ditunda

Massa menilai bahwa keputusan sepihak dari pemerintah pusat telah mencederai nasib ribuan tenaga honorer yang selama ini berharap

Penulis: Andi Hujaidin | Editor: Idham Khalid
TRIBUNLOMBOK.COM/ANDI HUJAIDIN
DEMO PPPK - Massa aksi demo tolak penundaan pengangkatan PPPK dan CPNS di Kota Bima pada Senin (10/3/2025). Ribuan Calon PPPK yang telah dinyatakan lulus pada lingkup Pemerintah Kota Bima berdemonstrasi di kantor Walikota menuntut agar pembatalan kebijakan KemenpanRB yang ingin mengangkat serentak pada Maret 2026 bagi tenaga PPPK dan Oktober 2025 bagi CPNS. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Andi Hujaidin

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Ribuan calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi melakukan aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota Bima, pada Senin (10/3/2025). 

Mereka menuntut pembatalan kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yang menunda pengangkatan tenaga PPPK hingga Maret 2026 dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga Oktober 2025.  

Baca juga: Tangis Kakek Zainuddin Asal Lombok Timur, Harapan ASN di Ujung Usia Senja Terkubur SE Kemenpan RB

Aksi yang dimulai sejak pagi ini berlangsung dengan penuh kekecewaan dan tuntutan keras kepada pemerintah pusat. Salah satu peserta aksi, Oma Irama, dalam orasinya mengungkapkan kekecewaannya terhadap kebijakan tersebut.  

"Tidak masuk akal hanya tiga hari semua berubah. Kami ini mau makan apa selama 12 bulan ke depan," tegasnya di hadapan para peserta aksi.  

Oma Irama juga menilai bahwa keputusan sepihak dari pemerintah pusat telah mencederai nasib ribuan tenaga honorer yang selama ini berharap dapat segera diangkat menjadi PPPK tahun ini.  

"Ini sungguh sadis. Tidak ada peri kemanusiaan," tambahnya dengan penuh emosi.  

Baca juga: Ribuan CPPPK NTB Geruduk DPRD, Tuntut Pencabutan SE Kemenpan RB

Setelah menyampaikan aspirasi di depan Kantor Wali Kota Bima, massa aksi kemudian bergerak menuju Kantor DPRD Kota Bima. Di sana, mereka kembali mendesak agar kebijakan penundaan pengangkatan PPPK dan CPNS segera dicabut.  

Aksi demonstrasi akhirnya mereda setelah pihak pemerintah kota dan DPRD memberikan penjelasan terkait alasan di balik penundaan tersebut. 

Massa aksi kemudian membubarkan diri dengan harapan tuntutan mereka dapat diperjuangkan lebih lanjut.  

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved