Kakanwil Kemenkum NTB Evaluasi Kinerja Jajaran di Awal Tahun 2025

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kanwil Kemenkumham NTB mengadakan rapat evaluasi kinerja periode Januari - Februari 2025 pada Senin (3/3/2025), yang bertempat di Aula Pengayoman Kantor Wilayah.

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, I Gusti Putu Milawati, dalam pembukaan rapat ini menyampaikan bahwa evaluasi kali ini membahas apa yang telah, sedang, dan akan dikerjakan oleh jajaran Kanwil Kemenkumham NTB.

"Kita semua perlu memahami proses kerja dari seluruh divisi dan mengetahui tugas dan fungsi dari masing-masing divisi serta bagian untuk meminimalisir kesalahan dalam tugas,"ujar Mila.

Dalam rapat ini, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Farida, memaparkan kinerja Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum (AHU) dan Kekayaan Intelektual (KI) periode Januari - Februari 2025.

"Adapun Bidang AHU telah melakukan pelayanan pencetakan apostille sebanyak 95 pelayanan pada bulan Januari dan 93 layanan pencetakan apostille selama bulan Februari. Sementara untuk KI, total permohonan di bulan Januari sebanyak 164 dan bulan Februari sebanyak 180 permohonan," sebut Farida.

Selanjutnya, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan UKUM (PPPH), Edward James Sinaga, menyampaikan bahwa pada periode Januari - Februari 2025, Pokja Perancang telah melaksanakan pra-harmonisasi dan harmonisasi dengan Pemda terkait, sementara Penyuluh Hukum melakukan pendampingan Paralegal Justice Awards (PJA).

"Perancang sampai saat ini telah menyelesaikan harmonisasi atas 11 Raperda dan Raperkada dari total 34 permohonan. Sedangkan untuk penyuluh hukum saat ini tengah fokus memberikan pendampingan pendaftaran PJA dimana saat ini sudah ada 51 Kepala Desa/Lurah di NTB dari target sebanyak 60 Kepala Desa/Lurah," lanjut Edward.

Paparan berikutnya disampaikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum, M. Amin Imran, yang memaparkan evaluasi kinerja dari Pokja Keuangan dan BMN, Program dan Pelaporan, serta Humas, Reformasi Birokrasi, dan Teknologi Informasi.