Kebersihan hingga Efisiensi Anggaran Jadi Fokus Utama Bupati Sumbawa Syarafuddin Jarot 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA - Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot dan Wakil Bupati, Mohamad Ansori menggelar rapat koordinasi perdana bersama kepala Perangkat Daerah (OPD) dan Unit Kerja Perangkat Daerah pada Senin, (3/3/2025).

Pada rapat itu Jarot menekankan tiga fokus program kerjanya yakni, membenahi kebersihan kota, efisiensi anggaran dan digitalisasi.

"Tiga itu dulu kita fokuskan, biar selaras dengan pemerintah pusat," kata Jarot

Jarot menekankan pentingnya wawasan kebangsaan, semangat Bhinneka Tunggal Ika, serta kesadaran bela negara dalam menjalankan pemerintahan. 

Selain itu, Bupati menyoroti Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang menekankan efisiensi anggaran sebagai langkah strategis dalam penggunaan keuangan negara.

"Terobosan Presiden Prabowo dalam efisiensi anggaran merupakan langkah cemerlang yang harus diimplementasikan di daerah. Anggaran di daerah juga harus direfocusing untuk kegiatan-kegiatan yang produktif,” tegasnya. 

Ia menekankan agar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi-misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih segera diselesaikan dan harus selaras dengan Asta Cita serta Quick Win pemerintah pusat. 

Selain itu, ia menegaskan komitmennya untuk mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN) Udang Sumbawa yang memiliki nilai investasi Rp.7 triliun. 

Menurutnya, PSN ini memiliki multiplayer effect yang sangat besar bagi perekonomian daerah, termasuk dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Investasi dan proyek nasional yang ada di daerah kita juga harus kita jalankan dengan baik, agar masyarakat kita sangat mudah mencari kerja," jeLasnya.

Dalam sektor investasi, ia juga menyoroti berbagai kendala yang masih terjadi, terutama yang berkaitan dengan perizinan. Ia mengingatkan agar tidak ada ego sektoral yang menghambat investasi. 

"Penyelesaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sumbawa juga menjadi prioritas agar pembangunan daerah lebih terarah dan tidak mengalami stagnasi akibat ketidaksesuaian regulasi," terangnya 

Salah satu poin penting dalam rapat koordinasi ini adalah penekanan pada kebersihan lingkungan. Bupati menginstruksikan agar tempat-tempat umum, jalan utama, kantor pemerintahan, termasuk kantor desa, dibersihkan dan ditata dengan lebih baik. Kebersihan toilet di kantor-kantor pemerintahan dan fasilitas umum juga harus menjadi perhatian serius. 

Selain itu, penataan ruang terbuka hijau, termasuk gelanggang olahraga mampis rungan, juga harus dilakukan, terutama dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional (PON).

"Saya meminta agar pemasangan spanduk dan banner secara sembarangan di pohon-pohon dihentikan untuk menjaga keindahan kota," pintanya.

Ia menegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara harus menunjukkan loyalitas dan integritas dalam bekerja. 

"Kapasitas saja tidak cukup, harus dibarengi loyalitas dan integritas," ujarnya.

Baca juga: Kabar Impor Pejabat untuk Isi Jabatan Lowong, Gubernur NTB Lalu Iqbal: Belum Kita Putuskan!

Ia menekankan bahwa seluruh jajaran pemerintahan harus siap bekerja lebih cepat, dengan menghilangkan kebiasaan yang tidak produktif. Digitalisasi juga menjadi salah satu hal yang ditekankan, termasuk penerapan sistem paperless dan presensi digital. 

"Ke depan, rapat koordinasi bulanan akan diberlakukan secara virtual agar kepala OPD dan Camat terbiasa dengan penggunaan teknologi dalam budaya kerja baru," kata Jarot

Terpisah Mohamad Ansori menegaskan perannya dalam membantu Bupati menjalankan pemerintahan daerah. Dalam sektor kesehatan, Ia menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus menjadi prioritas dan tidak boleh ada masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan. 

"Dibidang kesehatan itu penting juga kita benahi, dan tidak ada masyarakat yang kesulitan mengakses layanan kesehatan, entah itu online atau offline," kata Ansori.

Ia juga meminta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk berkontribusi dalam membantu masyarakat yang masih mengalami kesulitan ekonomi. 

"Masih ada warga yang bingung bagaimana cara membeli beras untuk kebutuhan sehari-hari dan bahkan kesulitan membayar zakat fitrah," terangnya

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Daerah harus hadir dalam membantu masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya pengawasan harga komoditas agar tidak ada pihak yang bermain-main dalam menetapkan harga. 

"Harga gabah saat ini berada di angka Rp.6.500 per kilogram, sedangkan jagung Rp.5.500 per kilogram. Stabilitas harga harus dijaga agar tidak merugikan petani dan konsumen," pungkasnya.

(*)