Terima Tim BPKP NTB, Wabup Sumbawa Minta OPD Sampaikan Data dengan Terbuka

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Rozi Anwar 

TRIBUNLOMBOK.COM, SUMBAWA - Wakil Bupati Sumbawa, Mohamad Ansori didampingi Asisten Perekonomian dan Pembangunan serta sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), menerima kunjungan Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Selasa (25/02/2025).

Kunjungan tersebut dalam rangka Entry Meeting atas Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat H. Hasan Usman, Lantai I Kantor Bupati Sumbawa.

Ansori menegaskan pentingnya keterbukaan dan dukungan penuh dari seluruh OPD di lingkungan Pemkab Sumbawa dalam proses evaluasi ini.

"Keterbukaan itu harus dalam evaluasi," kata Ansori. 

Ia meminta agar setiap OPD menyiapkan dan menyampaikan data serta dokumen yang dibutuhkan secara terbuka. Selain itu, para kepala OPD diminta bersikap proaktif dan kooperatif dalam memberikan penjelasan yang diperlukan terkait perencanaan dan penganggaran di masing-masing perangkat daerah.

"Perencanaan sangat penting. Jangan sampai ada kegiatan yang muncul tiba-tiba tanpa perencanaan yang jelas. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang kita anggarkan benar-benar efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Ansori menegaskan bahwa rekomendasi yang diberikan dalam evaluasi ini harus dapat ditindaklanjuti dengan baik demi peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.

"Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan seluruh OPD dapat semakin memperbaiki sistem perencanaan dan penganggaran, sehingga penggunaan anggaran daerah menjadi lebih transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sumbawa," tegasnya.

Terpisah, Kepala Perwakilan BPKP NTB, Mudzakir, menjelaskan, kegiatan tersebut, bukan merupakan audit, melainkan pengawasan evaluasi terhadap perencanaan penganggaran. 

BPKP membuka ruang yang luas untuk perbaikan, sehingga diharapkan Pemkab Sumbawa dapat menganggarkan kegiatan secara lebih efektif dan tepat sasaran.

"Kami ingin memastikan bahwa anggaran benar-benar diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. Evaluasi ini dilakukan sebelum anggaran dilaksanakan, sehingga memungkinkan adanya perbaikan sejak awal," kata Mudzakir.

Baca juga: Rincian Aturan Kegiatan Sekolah dan Luar Sekolah saat Bulan Ramadan di Kota Mataram

Dalam evaluasi tersebut, BPKP menyoroti lima sektor prioritas pengawasan, yaitu pengentasan kemiskinan, kesehatan, stunting, pendidikan, dan ketahanan pangan. 

"Kelima sektor tersebut menjadi fokus utama agar anggaran yang dialokasikan dapat memberikan dampak signifikan bagi kesejahteraan masyarakat Sumbawa," terang Mudzakir.

(*)