Pasca Inpres Efisiensi Anggaran, Dua Asosiasi Konsultan NTB Bahas Isu Strategis Jasa Konstruksi

Dalam menjalankan profesionalitasnya, pelaku jasa konstruksi sering menghadapi berbagai kendala hukum akibat penyalahgunaan regulasi oleh oknum tertentu. 

Ardani meminta pemerintah memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas agar proyek konstruksi dapat berjalan dengan baik tanpa hambatan non-teknis.

Ketua DPP INKINDO NTB, Lalu Karman Lutfi, menambahkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran berdampak langsung pada tenaga kerja sektor konstruksi, yang sebagian besar terdiri dari pekerja kecil seperti tukang, mandor, dan pembantu tukang. 

"Dengan adanya pemotongan anggaran maka berdampak langsung ke masyarakat kecil seperti tukang, mandor, pembantu tukang dan sebagainya," ungkapnya.

Ia menekankan bahwa pemangkasan anggaran dapat menghambat pemulihan ekonomi NTB yang baru mulai bangkit setelah terdampak pandemi Covid-19 dan gempa bumi.

Selain itu, ia menyoroti masuknya badan usaha kelas kecil dari luar NTB yang semakin mendominasi tender proyek dengan nilai di bawah Rp1 miliar, sehingga pengusaha lokal hanya menjadi penonton di daerah sendiri.

"Kelas kecil ini adalah nilai proyek 0-1 Milyar, kelas menengah 1-2,5 Milyar, kelas besar yaitu 2,5 Milyar ke atas. Nah di dalam pelaksanaan dan regulasinya boleh dari luar masuk. Kalau dulu ada persyaratan harus lokal nah sekarang bebas (dari luar boleh masuk)," ungkap Karman. 

1. Sebagai bentuk tindak lanjut dari pertemuan ini, DPD PERKINDO NTB dan DPP INKINDO NTB sepakat untuk:
   Melakukan konsolidasi dengan seluruh asosiasi jasa konstrukai di NTB
2. ⁠⁠Melakukan kajian terkait dampak dari efisiensi anggaran beserta beberapa hal lainnya untuk di suarankan secara nasional dan di NTB
3. Menyampikan hasil kajian dan menyampikan aspirasi kepada DPR Provinsi NTB dan Pemerintah Provinsi NTB untuk diteruskan kepada DPRRI dan Pemerintah Pusat
4.  ⁠⁠Dan akan tetap berkoordinasi dengan semua asosiasi jasa konstruksi dalam rangka membangun iklim konstruksi yang lebih baik dan bermanfaat.

(*)