Pilkada Kota Bima 2024

Sidang PHPU Pilkada Kota Bima, KPU Bantah Dalil Gugatan Rum-Innah Soal DPT hingga Pemilih Ganda

KPU Kota Bima telah mengajukan bukti-bukti yang digunakan untuk membantah dalil pemohon.

Penulis: Andi Hujaidin | Editor: Wahyu Widiyantoro
Tangkap Layar
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan perkara nomor Perkara nomor 41/PHPU.WAKO-XXIII/2025 untuk Pilkada Kota Bima, Selasa (21/1/2025). 

"Adapun dalil kami adalah tahapan ini telah kami lalui melalui pemutakhiran data pemilih, hasil analisis gandaan, melalui Sidalih ditemukan memang ada 1.140 pemilih potensi ganda," sambungnya.

Data tersebut dilakukan verifikasi faktual dan pengecekan melalui SIAK, ada 818 pemilih merupakan warga Kota Bima dan 322 pemilih tidak beralamat Kota Bima sehingga tidak memenuhi syarat untuk didaftarkan sebagai pemilih Kota Bima.

"Sehingga menurut Termohon 0 pemilih ganda atau potensi pemilih ganda. Hasil analisis ini juga telah dilakukan sinkronisasi dengan kelurahan dalam satu kecamatan, antarkecamatan dalam satu Kota Bima," katanya.

"Termasuk juga Kota Bima dengan Kabupaten Bima di luar NTB. Jadi menurut Termohon, dalam hal ini pemohon salah membaca elemen data pemilih karena tidak disandingkan dengan NIK-nya," sambungnya.

Ahmad membantah terkait dengan dalil pemilih Ganda yang memberikan suara di 21 TPS.

"Ini juga kami lampirkan bukti T122 tabel hasil pencermatan daftar nama KTP sebanyak 70 nama di 21 TPS termasuk juga form model A daftar pemilih, juga form C daftar hadir, dan Form model C hasil, itu yang kami lampirkan sebagai bukti untuk membantah," tandasnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved