Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram Mulai 2025, Komisi III DPRD Ingatkan Soal Kemacetan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA MATARAM - Ketua Komisi III DPRD Kota Mataram, Abd Rachman menyambut baik upaya Pemerintah Kota (Pemkot) membangun baru Kantor Wali Kota yang direncanakan akan dimulai pada tahun 2025 ini.

Kendati demikian, ia juga menyoroti potensi permasalahan kemacetan yang dapat terjadi usai pembangunan kantor Wali Kota yang baru.

Politisi partai Gerindra ini juga meminta Pemkot dalam hal ini PUPR Kota Mataram untuk memperhatikan arus lalu lintas yang ada, utamanya jalan Gajah Mada ke Jalan Lingkar yang menjadi pusat mobilitas kendaraab ke depan.

“Tentunya (pelebaran jalan) harus mengikuti infra struktur,” ucap Rachman, Selasa (21/1/2025)

Dikatakannya, pihaknya juga mengamini proyek pembangunan ini sebagai transportasi birokrasi yang ada di Kota Mataram.

“Pemkot ingin mengembangkan wilayah pemerintahan yang tadinya ada di utara sekarang pengembangan sudah di selatan,” katanya.

Hal itu lanjut dia, juga diperlukan guna peremajaan bangunan infrastruktur pemerintah kota.

“Kami dari dewan tidak ada masalah selama pelaksannnaan pengerjaannnya itu bertujuan untuk mengembangkan kota mataram,” sebutnya.

Dia juga mengomentari sema multi years yang digunakan pada proses pembangunan kantor wai kota ini, hal itu merupakan langkah realistis yang harus diambil mengingat keterbatasan anggaran yang ada saat ini.

“Kenapa dia multi years, itu melihat dari anggaran yang dibutuhkan, pembebanan anggaran kalau semua di konsentrasikan ke bangunan tersebut, program lain tidak berjalan. Pemkot melihat beban yang ada, ya sanggupnya multi years,” terangnya.

Dia menerangkan, saat ini dari kalkulasi anggaran Rp250 miliar yang dibutuhkan Pemkot juga telah berhitung, hingga presentasinya pengerjaan pembangunan kantor wali kota ini membutuhkan setidaknya 4 sampai 5 kali penganggaran.

Dilain pihak, Dinas PUPR Kota Mataram juga telah menyiapkan langkah guna mengurai kemacetan yang mungkin terjadi dari adanya kantor wali kota baru di sepanjang jalan gajah mada hingga jalan lingkar selatan.

Dinas PUPR Kota Mataram juga akan membuka jalan baru di jalan Batu Bolong Kelurahan Pagutan Kecamatan Mataram Kota Mataram.

“Sekarang di tahun anggaran ini kita ada wacana untuk terusan pembebasan lahan di jalan batu bolong,” ucap Kadis PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning.

Baca juga: 5 Fakta Pembangunan Kantor Wali Kota Mataram di Lingkar Selatan

Untuk pembebasan lahan ini lanjut dia, pihaknya bahkan telah merampungkan LPPS, hingga pihaknya sedang mendata nilai jual maksimal tanah yang nantinya digunakan untuk pembebasan lahan.

“Pertama yang kita lakukan LPPSnya sudah, kita belu tau berapa nilai jual maksimal disana itu untuk pembebasan lahannya,” katanya.

Yang jelas lanjut dia, tahun 2025 ini anggaran yang telah disepakati sudah keluar, dengan total nilai anggaran sebesar Rp2,5 miliar

“Dengan uang yang tersedia Rp2,5 miliar bisa untuk kita bebaskan semua permukiman yang ada di sana, untuk membuka jalan baru,” ungkapnya

“Untuk panjangnya sedikit dari jalan batu bolong ke nurakse sekitar 800 meter, itu juga bisa memecah kemacetan yang di jalan gajah Mada ini,” pungkasnya.

(*)