4 Tuntutan Tenaga Honorer di Lombok Timur saat Demonstrasi di Kantor Bupati

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Ribuan honorer mengajukan tuntutan kala menggelar demo di kantor Bupati Lombok Timur, Senin (20/1/2025). 

Ketua Forum Komunikasi Honorer Daerah Lombok Timur Irwan, Munazir menyebut, honorer mendapat besaran honor berbeda-beda mulai dari Rp 550 ribu, Rp 650 ribu hingga Rp 750 ribu. 

"Kami meminta pemerintah memperhatikan nasib para honorer," pintanya. 

Ia menegaskan, empat tuntutan para tenaga honorer, meminta supaya gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu disesuaikan dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). 

Selanjutnya mendesak penghentian sementara pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) hingga proses penataan tenaga non-ASN selesai, atau hingga PPPK paruh waktu dialihkan menjadi penuh waktu.

Baca juga: BREAKING NEWS Ribuan Tenaga Honorer Kepung Kantor Bupati Lombok Timur

"Kami  meminta penyelesaian proses penataan tenaga non-ASN berbasis data dalam kurun waktu maksimal dua tahun," pintanya.

Perwakilan massa aksi menunggu di depan kantor dan sisanya hearing bersama PJ Bupati Lombok Timur M Juaini Taofik.

Perwakilan massa aksi, Aisyah menyampaikan, dirinya yang bekerja sebagai tenaga kesehatan (Nakes) di Puskesmas mengabdi belasan tahun dengan gaji kecil.

"Lihatlah, pandanglah kami pak," katanya saat hearing bersama Pj Bupati Lombok. 

Aisyah juga menyoroti tidak ada jaminan kesehatan yang didapatkan. 

"Termasuk BPJS mungkin, dari teman-teman yang ada gak," katanya disambut teriakan massa aksi lainnya.

Ia juga mengkritisi gaji honorer yang sangat kecil dan dinilai tidak dapat memenuhi kebutuhan, terlebih harga bahan makan yang naik.

"Pantas kah kita dengan uang Rp 500 ribu, harga tomat cabai mahal," keluhnya.

(*)