Cerita Pilu Anggota Satpol PP Lombok Timur Tak Lulus PPPK, Nyambi Jual Bubur hingga Buruh Bangunan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Ratusan Sat Pol PP Lombok Timur mendatangi kantor DPRD, Rabu (8/1/2024). Mereka meminta pemangku kebijakan untuk memberikan prioritas dalam penangkatan PPPK, 2024.

Mereka meminta masa pengabdian yang cukup lama menjadi prioritas pengangkatan PPPK.

Selama menjadi tenaga honorer, dengan gaji kecil, ada yang nyambi menjadi penjual bubur hingga buruh bangunan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Seperti yang diungkapkan anggota Satpol PP Lombok Timur, Zulqarnaen, ia bersama  istri harus berjualan bubur di pasar, sebelum ke kantor.

"Buat  bubur di rumah sekitar jam 3 pagi, baru pagi-pagi ke pasar. Setelah itu baru  ke kantor," akunya saat ditemui di kantor DPRD Lombok Timur. 

Ia terpaksa harus berjualan bubur, lantaran honor yang diterimanya cukup kecil. Sejak awal menjadi honorer Rp 200 ribu dan saat ini sudah mencapai Rp 750 ribu.

"Kalau bisa dikatakan saya yang pertama tenaga honorer di Satpol PP itu, sampai sekarang punya cucu," akunya.

Zulqarnaen mengakui jika diminta bersaing dan seleksi dengan tenaga  honorer yang masih muda tentu akan kalah. Namun dia meminta pemerintah memperhatikam nasib honorer yang sudah tua dan tercatat mengabdi cukup lama.

"Kalau melalui tes saya rasa kita tidak mampu menyaingi  mereka yang otaknya lagi encer-encernya, mudah-mudahan kami  yang sudah tua, yang sudah senior  dan pengabdian lama diperhatikan, jangan baru masuk di Pol PP sudah terangkat," pintanya.

Lain hanya dengan anggota Satpol PP Fathul Rizal juga harus nyambi bekerja sebagai buruh bangunan. Sebab tuntuan kebutuhan yang cukup banyak.

"Honor tidak cukup, SPP anak per semester Rp 200, pulang piket pergi ngeladen (buruh bangunan) atau kerja serabutan untuk nutup-nutupi," akunya.

Baca juga: Buntut Tak Lolos PPPK, Ratusan Pol PP Lombok Timur Demo Kantor DPRD

Ia mengakui, pengabdian sudah 16 tahun, namun dalam pengangkatan PPPK belum ada titik terang.

"Ikut tes, tapi gak lulus," keluhnya.

Ia berharap pemerintah dapat memperhatikam tenaga honorer yang sudah tua dan mengabdi cukup  lama.

 "Kami ini pengawal dan Penegak Perda, pemerintah bisa memperhatikan kami yang sudah lama mengabdi, sampai saat ini kami tidak dapat apa-apa lebih dari honor itu," pungkasnya.

(*)