Berita Mataram

Dikes Kota Mataram Cari Alternatif Anggaran Penanganan Stunting dari CSR

Pembiayaan dari APBD ditambah dukungan pusat akan menjadi prioritas selain CSR dari perusahaan maupun organisasi

Penulis: Andi Hujaidin | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM/ANDI HUJAIDIN
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Emirald Isfihan. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Andi Hujaidin

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Dinas Kesehatan Kota Mataram mengupayakan pembiayaan dari dana Corporate Social Responsibility (CSR) untuk mendukung program penanganan stunting.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Emirald Isfihan pembiayaan alternatif itu untuk menjaga tren positif yang sudah berjalan saat ini. 

Meskipun pembiayaan dari APBD ditambah dukungan pusat akan menjadi prioritas.

"Ya namanya CSR kan mencari mudah-mudahan ada donatur yang sudah siap untuk itu, selama ini kita sudah melakukan melalui organisasi profesi, misalnya dari IDI, Ikatan Notaris, kemudian Bursa Efek Indonesia, dan juga Bank NTB syariah," terangnya kepada TribunLombok, Senin (25/11/2024).

Dana CSR ini akan dipakai untuk menambah komponen pemenuhan gizi berupa suplemen dan makanan tambahan. 

Baca juga: Pernikahan Dini hingga Sanitasi Jadi Penyebab Stunting di NTB

Menurutnya Emirald hal itu perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya stunting.

Kebijakan penggunaan CSR untuk stunting ini sudah pernah dilakukan sebelumnya. 

Dia menekankan akan memanfaatkan jaringan dalam mendapatkan donatur untuk penanganan kesehatan di Kota Mataram.

Selain stunting, pihaknya juga akan terus memperhatikan persoalan penyakit yang berbasis lingkungan.

"Pasti kita akan meningkatkan derajat kesehatan. Seperti deman berdarah, kalau mereka tidak konsen terhadap perbaikan lingkungan ya bahaya," ujarnya.

Emirald mengaku telah mendapat respons positif dari DPRD Kota Mataram untuk anggaran Dikes tahun 2025. 

Dia meyakini persoalan kesehatan untuk tahun 2025 akan bisa ditingkatkan.

"Artinya semua masukan dari legislatif tentunya suatu hal yang memang harus kita perhatikan, karena keberadaan para anggota dewan adalah perwakilan dari masyarakat kita dan mereka memiliki konstituen yang rutin mereka kunjungi. Kita saling melengkapi antara legislatif dengan eksekutif," tandasnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved