Realisasi PBB di Lombok Timur Baru Sentuh Rp 14 Miliar dari Target Rp 25 Miliar

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Lombok Timur (Lotim) hingga akhir bulan Oktober 2024 baru mencapai Rp14 miliar.

Capain ini masih jauh dari target yang telah ditetapkan tahun ini sebesar Rp25 miliar.

Masih rendahnya PBB ini dikarenakan, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) yang belum dibayarkan oleh wajib pajak saat ini masih sekitar 250 ribu SPPT.

Kendati proses penagih juga masih digencarkan.

Hal tersebut juga diakui Kepala Bidang PBB P2 Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lotim, M Tohri Habibi, Kamis (8/11/2024)

“Untuk mengenjot capain PAD (Pendapatan Asli Daerah) khususnya dari sektor PBB. Kami saat ini tengah melakukan perpanjang pembayaran PBB dan penghapusan denda,” ucap Tohir

Perpanjangan ini lanjut dia, juga dilakukan agar tidak terlalu memberatkan masyarakat dalam membayar pajak dan tunggakan.

Penghapusan denda  juga sebagai langkah Pemkab Lotim untuk memberikan edukasi dan memotivasi masyarakat untuk lebih aktif membayar pajak.

 Alasan lain perpanjang pembayaran PBB ini, juga karena Pemkab Lotim telat melakukan penagihan pembayaran pajak.

"Penagihan PBB ini baru kami mulai pada bulan Mei, karena kami menunggu regulasi. Sehingga pendistribusian SPPT juga telat kami lakukan," katanya.

Perpanjangan juga merupakan kebijakan PJ Bupati Lotim untuk meringankan wajib pajak membayar denda pada tahun-tahun sebelumnya. 

Diharapkan masyarakat bisa memanfaatkan perpanjangan untuk membayar pajak, sehingga dapat menghapus tunggakan sebelumnya.

Jumlah SPPT yang telah disebar Bapenda ke wajib pajak tahun ini sebanyak 400 ribu SPPT. Namun sebanyak 250 ribu lebih belum tertagih.

Ia optimistis target PBB akan tercapai jika semua SPPT yang disebar bisa tertagih. Saat ini Bapenda Lotim tengah melakukan penagihan langsung kepada wajib pajak.