Pemprov NTB Tolak Rencana Bulog Impor 15 Ribu Ton Beras dari Myanmar dan Pakistan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menolak rencana Perum Bulog mengimpor beras sebanyak 15 ribu ton.

Menurut rencana, impor beras ini dari Myanmar dan Pakistan pada November 2024.

"Kalau konteks tujuan tertentu silakan saja, fakta kita 1,45 juta ton gabah kering kita itu artinya kita surplus," kata Asisten II Setda Provinsi NTB Fathul Gani, Senin (4/11/2024).

Fathul mengatakan meskipun ada penurunan produksi sebanyak 5,53 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, namun tidak mempengaruhi kebutuhan konsumsi beras yang hanya 500 ribu ton.

Mantan Kepala Dinas Pertanian Provinsi NTB itu mengatakan stok pangan di NTB bisa bertahan sampai empat bulan ke depan.

Terlebih pada Januari sampai Februari 2025 petani di NTB sudah ada yang panen.

Baca juga: Bulog NTB Salurkan 6.430 Ton Beras untuk Kendalikan Harga yang Mulai Naik Jelang Pilkada 2024

Fathul mengatakan jangan sampai impor beras yang dilakukan Bulog justru menganggu harga serapan gabah kering giling petani di NTB.

"Kalau ada tujuan tertentu kita setuju, tapi kalau dilempar ke pasar itu yang tidak kita setuju," kata Fathul.

Fathul mengungnkap harga serap Bulog terhadap gabah kering giling dari petani hanya Rp 7.400 per kilogram.

Petani bisa menjual gabah kering giling dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan harga dari Bulog.

"Konteksnya kita ingin harga gabah kering giling kita bisa disesuaikan dengan kondisi di lapangan, sehingga Bulog bisa bersaing dengan para pengepul yang ada," kata Fathul.

BPS sebelumnya merilis kondisi luas panen padi di NTB menurun sebesar 2,60 persen atau 7,49 ribu hektare.

Dari luas sebelumnya 287,51 ribu hektare menjadi 280,03 ribu hektare.

(*)