Pilkada Lombok Timur 2024

LRC Soroti Debat Pilkada Lombok Timur yang Dinilai Keluar dari Tema

Debat perdana Pilkada Lombok Timur digelar dengan tema Berjaya Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat di tengah Tantangan Lokal dan Global.

ISTIMEWA
Lima Paslon Pilkada Lombok Timur mengikuti debat perdana di Selong, Rabu (30/10/2024). 

“Penekanan kami semua yang membantu di bidang keuangan baik ASN, Lembaga mereka harus jujur tidak boleh membocorkan anggaran sedikitpun,” tegas Iron.

Selama ini, lanjut dia, ketidakjujuran para pihak yang bersentuhan dengan PAD ini sering menimbulkan kebocoran.

Padahal sumber PAD yang dimiliki daerah ini sangat melimpah dari mulai pasar hingga tambang.

Iron berjanji akan memanfaatkan BUMD dan lembaga keuangan seperti Seleparang Finansial yang tidak dimiliki daerah lain untuk mengawal PAD yang ada ke depannya.

Hal ini seperti yang telah ia lakukan saat menjadi Wakil Bupati dulu dengan menanamkan modal Rp86 miliar.

Dia berkomitmen akan mengenjot PAD dari sejumlah pasar yang tersebar di 21 Kecamatan di Lotim.

Ia menekankan pembauran program hingga penyesuaian dengan anggaran yang dimiliki daerah. Ini menjadi satu diantara perhatian utama. Hingga kedepan tidak ada pembangunan yang bergantung pada hutang

“Persoalan utang sangat berat, dulu kami sebagai wakil menangani Rp 30 miliar tapi kita mampu menarik pendapatan di luar selama 10 tahun tidak pernah ada perubahan di pasir batubara. Dan saat menjadi wakil saya ubah itu dan itu bisa teratasi semua dan lunas semua,” katanya.

“Kami pas selesai meninggalkan uang di seleparang dan PBUN kita punya dan kita perbaiki kedepan itu menjadi sumber kita mendapatkan PAD untuk memajukan lotim ini,” tutupnya.

3. Tanwir-Daeng

Tanwirul Anhar dan Daeng Paelori menyoroti ketidak selarasan regulasi yang ada di tingkat desa dengan regulasi di tingkat kabupaten.

Menurut Tanwir, kurangnya keselarasan itu, kerap kali memunculkan kecurangan dalam pengelolaan keuangan.

Pihaknya berkomitmen, ketika terpilih nanti hal utama yang akan dilakukan yakni menyelaraskan regulasi antara desa dan Kabupaten.

“Kita harus memberikan kepastian regulasi ke pihak desa karena banyak kebijakan desa tidak diselaraskan dengan kabupaten. Hingga banyak aparatur yang melakukan kecurangan penyalah gunaan hukum dan lainnya,” ucapnya.

Selain itu, ia juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM yang ada di tingkat desa dalam mengelola keuangan yang ada melalui pelatihan.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved