Berita Kota Mataram

Upaya Dikes Kota Mataram Turunkan Kasus Stunting hingga 5 Persen

Dinas Kesehatan Kota Mataram bertanggungjawab penanganan spesifik atau secara langsung atas kasus stunting

Penulis: Andi Hujaidin | Editor: Idham Khalid
TRIBUNLOMBOK.COM/ANDI HUJAIDIN
Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. Emirald Isfihan. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Andi Hujaidin

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pemerintah Kota Mataram melalui Dinas Kesehatan Kota Mataram tengah berupaya menurunkan kembali angka stunting yang saat ini mencapai 7,9 persen atau setara dengan 1.900 balita.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram, dr. Emirald Isfihan menegaskan pihaknya telah mengajak semua pihak dalam mengentaskan kasus stunting di ibu kota provinsi ini.

"Penanganan Stunting itu tidak bisa oleh Dikes saja tetapi upaya kolektif. Karena ada dua penanganannya yakni penanganan secara spesifik dan sensitive,” ujarnya kepada Tribun Lombok Jumat (18/10/2024).

Disampaikannya,Dinas Kesehatan Kota Mataram bertanggungjawab penanganan spesifik atau secara langsung, seperti pemberian makanan tambahan hingga pelayanan Kesehatan.

“Sejauh ini alhamdulilah progres kita luar biasa bagus sampai kita mendapatkan 7,9 tahun ini, dan mudah mudahan kita terus kejar ini dengan upaya upaya yang lebih intensif lagi," imbuhnya.

Untuk mencapai target lima persen yang telah ditentukan, ia akan terus memastikan program yang telah dicanangkan agar dapat memberikan bantuan kepada para pasien.

"Ada program program yang sudah kita lakukan menggunakan instansi instansi swasta ataupun profesi untuk memberikan bantuan kepada kita berupa telur makanan tambahan yang lain maupun sifatnya adalah berupa alat alat bantuan kesehatan," ucapnya.

Berbagai cara menekan penururnan stunting oleh pihaknya, seperti menjalankan program jas kuning, yaitu, jalan sehat berkunjung ke lingkungan.

Program tersebut melihat langsung pasien stunting dan memberikan bantuan.

“Penanganannya seperti apa? termasuk kami memastikan ketersediaan mereka masuk di dalam UHC universal hard coverage tercover dalam bpjs kesehatan itu akan kami daftarkan secara langsung," sambunganya.

Selain dengan memberikan bantuan makanan, ia mengaku ada faktor lain yang dapat menyebabkan stunting tidak dapat dituntaskan.

"Penyakit itu ada hulunya atau ada penyebabnya, termasuk kasus stunting, itu karena faktor ibunya, makanya ibunya harus kita lakukan intervensi melihat ibunya tidak kekurangan gizi," ujarnya.

Baca juga: Pengentasan Stunting di Lombok Timur Capai 15,9 Persen

Selain itu pihaknya penekanan juga dilakukam kepada calon pengantin dengan pemeriksaan kesehatan yang ada di puskesmas secara ratis, termasuk pemberian imunisasinya kemudian USG screening.

“Jika USGnya tidak berkembang berarti ada sesuatu, kita harus wanti wanti dari awal," tambahnya.

Disinggung soal kasus stunting di Pondok Perasi Ampenan, ia mengatakan telah melakukan penanganan terhadap pasien di tempat tersebut, meskipun ada faktor non kesehatan yang menjadi catatan dari Dinas Kesehatan.

"Teman teman DWP sudah turun ke sana, penanganan tetap kita lakukan kita juga mengundang anak-anak itu waktu saat penanganan PKK kami memberikan bantuan jadi tetap kita lakukan pemantauan terhadap hal itu," terangnya.

"Tetapi yang menjadi catatan ada hal hal diluar faktor kesehatan yang akan kita intervensi, kami akan coba kolaborasikan dengan sektor lain," tandasnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved