Enam Bulan Krisis Air Bersih, Warga Gili Meno Mengadu ke Ombudsman

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Perwakilan warga Dusun Gili Meno, Desa Gili Indah, Kabupaten Lombok Utara meminta pendampingan Ombudsman perwakilan Nusa Tenggara Barat (NTB) terkait persoalan air bersih yang menimpa warga dusun.

Permohonan pendampingan tersebut dilakukan lantaran persoalan krisis air bersih tersebut tidak kunjung menemui solusi, padahal sudah enam bulan terjadi.

Kepala Dusun Gili Meno Masrun mengatakan, berbagai langkah sudah dilakukan termasuk dialog dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Utara dan Pemerintah Provinsi NTB, namun hingga kini belum ada soulsi.

"Kami datang untuk menyampaikan laporan ini bagaimana pelayanan publik di Gili Meno tidak terlaksana, kami berharap dengan laporan ini semua mata terbuka bagaimana kami di Gili Meno sangat memperihatinkan," kata Masrun, Senin (14/10/2024).

Masrun mengatakan untuk sementara, warga memenuhi kebutuhan air bersihnya dari distribusi air bersih yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Baca juga: Ratusan Warga Gili Meno Lombok Utara Demo Tolak Proyek Pengelolaan Air Tawar PT TCN

Namun air yang di distribusikan tersebut belum mampu memenuhi kebutuhan air bersih warga, bahkan warga rela berebutan demi mendapatkan air untuk memasak serta minum.

"Saya melihat langsung warga berebutan air, selain itu banyak ternak kami sapi dan kambing mati karena dehidrasi dan itu saya alami sendiri," kata Masrun.

Akibat krisis ini juga kata Masrun banyak warga yang rela menjual ternaknya dengan harga murah, dari pada harus menanggung rugi lantaran mati sia-sia.

Masrun berharap pemerintah daerah tidak memandang persoalan ini sebelah mata, pasalnya pendapatan asli daerah (PAD) terbesar Kabupaten Lombok Utara berasal dari tiga gili yakni Trawangan, Meno dan Air.

Dia juga mengungkapkan alasan warga menolak adanya perusahaan penyedia air bersih, lantaran warga khawatir adanya kerusakan lingkungan.

"Padahal di tahun sebelumnya kami di promosikan sebagai destinasi wisata yang ada karang birunya itu ada di Gili Meno, dan itu titik poin pengeboran itu yang buat kami bersuara terus melakukan penolakan," kata Masrun.

Masrun berharap pemerintah bisa mengalirkan air dari daratan sebagai solusi dari persoalan air bersih tersebut, seperti yang dilakukan di Gili Air menggunakan pipa bawah laut.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi NTB Amri Nuryadin mengatakan poin laporan yang nantinya akan disampaikan ke Ombudsman, pertama terkait pemerintah daerah yang belum mampu menyelesaikan persoalan tersebut.

Kemudian terkait aktivitas PT Tiara Cipta Nirwana (TCN) myang menurut Walhi NTB menimbulkan kerusakan lingkungan.

"Meskipun aktivitasnya di Gili Trawangan tetapi nanti bisa merembet ke Gili Meno itu poin yang kami sampaikan," tutup Amri.

(*)