Kemenkumahm NTB Diskusi Kebijakan Gunakan Juru Bahasa Isyarat dalam Implementasi P5HAM

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM – Kantor Wilayah Kemenkumham NTB menggelar strategi kebijakan menggunakan juru bahasa isyarat, dalam implementasi Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia (P5HAM).

Hal ini tentu menunjukkan Kanwil Kemenkumham NTB merupakan instansi pemerintah  yang sangat menjunjung tinggi P5HAM di wilayah,

Hadir membuka acara secara virtual Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pelayanan Hukum dan HAM Sri Yuliani.

Hadir juga Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham NTB, Parlindungan.

Selain itu kegiatan juga menghadirkan para narasumber yaitu Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi NTB, Jauhari Muslim.

Wakil Direktur Intelkam Kepolisian Daerah Provinsi NTB, Yunus Junaidi, Kepala Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Kemenkumham NTB, Ngurah Mas Wijaya Kusuma.

“Kementerian Hukum dan HAM melalui Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM memiliki peran strategis dalam menentukan Kebijakan Hukum dan HAM, hal tersebut terlihat pada tugas dan fungsi Badan Strategi Kebijakan yang termaktub dalam Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2023,” ujar Sri Yuliani saat membuka kegiatan. 

Sri Yuliani juga menyampaikan bahwa peran kantor wilayah dalam menjalankan kebijakan dari Kementerian Hukum dan HAM, dimulai dari implementasi kebijakan yang merupakan tahapan penerapan kebijakan, sekaligus untuk melihat apakah kebijakan tersebut tercapai tujuannya. 

“Saya berharap analisis ini akan memperkaya khasanah kita sebagai pelaksana tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan HAM, serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat,” tutup Sri Yuliani.

Dikesempatan yang sama, Parlindungan mengungkapkan, dalam melakukan implementasi kebijakan, kantor wilayah hingga UPT perlu untuk melakukan analisis strategi implementasi kebijakan, sehingga memiliki strategi yang cocok di wilayahnya masing-masing.

Peran melakukan evaluasi kebijakan artinya adalah menilai keberhasilan atau kegagalan dari kebijakan publik berdasarkan parameter yang dapat diukur.

Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan hasil analisis kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia maka perlu dilakukan diskusi dan diseminasi kepada pemangku kepentingan (stakeholders).

"Agar hasil analisis kebijakan yang telah dilaksanakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan/data dukung dalam perumusan kebijakan maupun penyusunan rancangan perundang-undangan oleh pemerintah baik pusat maupun daerah” tegas Parlindungan.

Peserta kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan ini berjumlah lebih dari 1000 peserta yang terdiri dari unsur Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkup Kanwil dan UPT se-Indonesia, Pemerintah Daerah NTB, Organisasi Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia (Perca), Aparat Penegak Hukum se-NTB, Akademisi, Mahasiswa pada Universitas se-NTB dan organisasi Masyarakat sipil ditingkat pusat  dan daerah.