Perkuat Sinergi Jelang Pilkada, Bawaslu NTB dan Korem Wirabakhti Lakukan Audiensi

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Andi Hujaidin

TRIBUNLOMBOK.COM - MATARAM - Ketua dan anggota Bawaslu NTB melaksanakan audiensi dengan Danrem 162 Wira Bhakti mengenai kesiapan pengawasan dan berbagai potensi kerawanan pada tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi NTB.

Ketua Bawaslu NTB, Itratip, dalam audiensi tersebut memaparkan sejumlah kerawanan yang dihadapi di tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Ia menyampaikan, kerawanan akan banyak muncul pada masa kampanye dan pemungutan suara.

"Tahapan kampanye dan pemungutan suara yang dinilai paling rawan, baik dari segi keamanan maupun dari segi netralitas ASN, TNI, dan Polri, karena belum ada pasangan calon yang ditetapkan, namun Bawaslu di Kabupaten Kota sudah memproses beberapa dugaan pelanggaran netralitas ASN, bahkan sudah ada yang diteruskan ke KASN," ungkap Itratip saat dikonfirmasi Selasa (10/9/2024).

Lebih lanjut, Anggota Bawaslu NTB Umar Achmad Seth dan Hasan Basri, juga menyampaikan kerawanan dari segi keamanan dan daftar pemilih.

Kerawanan tersebut antara lain adanya ancaman gangguan kamtibmas, serta persoalan anggota TNI yang sudah purna tugas namun belum merubah status KTP menjadi sipil, sehingga terkendala saat pendataan pemilih.

Menanggapi hal tersebut, Danrem 162 Wira Bhakti, Brigadir Jenderal TNI Agus Bhakti menyatakan, pihak TNI selalu berkomitmen  menjaga netralitas, dan telah melakukan berbagai langkah pencegahan terhadap potensi konflik maupun gangguan keamanan.

"Netralitas TNI selalu kami jaga, kami juga membuka posko aduan pelanggaran netralitas, dan kalau ada anggota yang melanggar, kami proses. Untuk keamanan, tentu kami juga melakukan berbagai upaya sesuai tugas dan fungsi kami, intinya untuk mengawal Pilkada agar kondusif sampai selesai," ungkap Danrem 162/WB.

Ia juga menyampaikan bahwa TNI mengoptimalkan fungsi deteksi dan pencegahan dini, untuk setiap potensi konflik maupun ancaman gangguan keamanan yang terdeteksi di setiap wilayah.

"Anggota kita melaksanakan fungsi tersebut sampai bawah di seluruh wilayah, agar tidak ada konflik yang dapat mengganggu stabilitas, dan tentu saja koordinasi dengan Bawaslu dan stakeholder lain akan ditingkatkan," tutupnya.