HUT ke-79 RI: Anggota Komisi IV DPR Singgung Soal Impor Pangan

Impor pangan, menurut Johan, mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya pertanian

Istimewa
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan. Impor pangan, menurut Johan, mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya pertanian. 

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, melontarkan kritik terkait kebijakan impor pangan di momen peringatan HUT ke-79 RI. 

Legislator Dapil NTB I ini menilai impor pangan tidak sejalan dengan upaya mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan nasional. 

Impor pangan, menurut Johan, mencerminkan kegagalan pemerintah dalam memanfaatkan potensi sumber daya pertanian dalam negeri yang seharusnya dapat menjadi pilar ketahanan pangan.

“Sudah 79 tahun kita merdeka, tetapi kita masih terus bergantung pada impor pangan. Ketergantungan pada impor bukan hanya berdampak pada ketahanan pangan nasional, tetapi juga mengancam kesejahteraan petani lokal”, tegas Anggota DPR RI dari Dapil Sumbawa tersebut saat menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2024 dan Pidato Kenegaraan Presiden RI dalam rangka HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Kompleks MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Jumat (16/8/2024).

Ketergantungan impor pangan yang terus-menerus, imbuh Johan, merupakan cerminan dari kurangnya visi dan strategi jangka panjang pemerintah dalam mengelola sektor pertanian.

Baca juga: Pemerintah Provinsi NTB Dorong Kemajuan IKM Pangan dengan Menjamin Sistem Keamanan

“Kita masih memiliki lahan pertanian yang luas dan sumber daya manusia yang cukup memadai, tetapi sayangnya, potensi ini tidak dioptimalkan. Alih-alih mendorong produksi dalam negeri, pemerintah justru lebih memilih jalan pintas dengan impor. Kebijakan semacam ini jelas merugikan petani kita dan tidak memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang. Padahal, untuk mencapai kedaulatan pangan, kita harus memastikan bahwa petani kita sejahtera”, ujarnya lagi.

Johan pun menyerukan agar Pemerintah segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pangan nasional.

“Pemerintah harus segera menyusun dan menjalankan kebijakan yang pro-petani dan pro-produksi dalam negeri. Kedaulatan pangan hanya bisa terwujud jika kita mampu memproduksi kebutuhan pangan kita sendiri, tanpa bergantung pada negara lain,” pungkasnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved