Dinkes Lombok Tengah Perbaiki Kualitas Pelayanan Kesehatan, Launching ILP hingga RS Pranata

Laporan Wartawan Tribunlombok.com, Sinto

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TENGAH - Dinas Kesehatan (Dinkes) Lombok Tengah terus berusaha konsisten memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan. 

Kepala Dinkes Lombok Tengah H Suardi mengatakan, perbaikan dimulai dari sarana dan prasarana hingga kualitas pelayanan sejak ia menjabat sebagai kadikes. 

"Termasuk sarana Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pondok Bersalin Desa (Polindes) yang 20-an tahun tidak layak dijadikan tempat pelayanan. Tapi sekarang sudah sangat layaklah. Dan pemerintah pusat juga sama. Pustu digelontorkan anggaran," jelas H Suardi kepada Tribun Lombok di Praya, Sabtu (10/8/2024).

Dikatakan H Suardi, sejalan dengan pemerintah pemerintah pusat, daerah dan stakeholder terkait, integrasi layanan primer (ILP) akan dilaksanakan Senin besok. 

Baca juga: Fakta-Fakta Video Ibu Melahirkan di Jalan, Dinas Kesehatan NTB Ungkap Kronologi Awal

ILP merupakan wujud dari transformasi layanan primer yang bertujuan untuk menata, merevitalisasi, dan menyelaraskan berbagai pelayanan kesehatan primer, termasuk 10.000 puskesmas dan 300.000 posyandu di seluruh Indonesia, agar kualitasnya semakin baik.

"Dan di ILP dimulai dari yang paling dasar yaitu dalam rahim, kemudian berdasarkan siklus kehidupan sampai dia dewasa dan lansia. Sehingga semua tertata dengan bagus," jelas Suardi. 

Layanan kesehatan di desa, kecamatan melalui puskesmas jika didasar dilakukan dengan baik, screening penyakit dan lain sebagainya. 

Sehingga puskesmas dan posyandu tugasnya dua. Pertama, memberikan pendidikan dan edukasi. Kedua, pencegahan dilakukan dengan imunisasi dan skrining kesehatan. 

"Semua alat-alat untuk preventifnya akan kita lengkapi semua. Jadi, cek darah, tekanan darah, lemak darah, tes darah, cek ginjal, USG, itu semua dibagikan ke puskesmas-puskesmas supaya mereka bisa skrining. Jadi, fungsi promotifnya bagus," jelas Suardi. 

Suardi menjelaskan, harapannya kedepan supaya masyarakat tidak langsung ke Rumah Sakit selama di desa dan kecamatan terdapat pelayanan yang bagus. 

Oleh karena itu, konsekuensinya adalah pemerintah kedepan akan menyiapkan satu desa satu dokter sehingga tidak lagi bertumpuk pada layanan skunder seperti di rumah sakit. 

Nantinya masyarakat akan teratasi di pustu dan Polindes termasuk di Puskesmas sehingga diharapkan hanya 25 persen yang kerumah sakit. 

Lebih lanjut H Suardi menjelaskan, pihaknya juga bukan sekedar wacana jadikan Puskesmas Kopang jadi rumah sakit pratama. 

"Bukan sekedar isu tapi juga serius. Pak Bupati (Lalu Pathul) selesai penerimaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari Wapres RI, beliau sudah bilang supaya ada pemerataan. Di Selatan ada RS Mandalika, Tengah RSUD Praya maka di Utara harus juga dipikirkan," jelas H Suardi. 

Menurut H Suardi, sebenarnya bisa saja sudah dibangun, namun pihaknya fokus untuk memaksimalkan UHC sehingga masyarakat tidak lagi pusing berobat.

(*)