Berita Lombok Utara

Industri Pariwisata Terdampak Kisruh Air Bersih di Gili Meno

Masyarakat Gili Meno mendapat subsidi air bersih dari BPBD sementara pelaku wisata membeli sendiri

Penulis: Robby Firmansyah | Editor: Wahyu Widiyantoro
TRIBUNLOMBOK.COM/ROBBY FIRMANSYAH
Sejumlah wisatawan mengantre penyeberangan ke Gili Trawangan dari Pelabuhan Bangsal, Kecamatan Pemenang, Lombok Utara. 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kisruh air bersih di Gili Meno Kabupaten Lombok Utara berdampak pada industri pariwisata.

Kisruh bermula saat PT Berkah Air Laut (BAL), perusahaan penyuplai air bersih di Gili Meno, tersandung kasus izin pengeboran air tanah.

Direktur PT BAL William Jhon Matheson terseret kasus bersama Direktur PT Gerbang NTB Emas Samsul Hadi, rekan kerja sama pengelolaan air bersih tersebut.

Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB Jamaluddin Malady mengungkapkan, wisatawan yang berlibur di Gili Meno merasakan dampaknya.

Dia berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bisa segera mencarikan solusi termasuk melobi aparat penegak hukum yang menangani kasus itu.

"Perlu koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi dan Polda supaya (tersangka) bisa menjadi tahanan rumah, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak," kata Jamal.

Baca juga: Lombok Utara Akan Surati APH Soal Izin Operasional PT BAL untuk Atasi Krisis Air Bersih di Gili Meno

Jamal berharap Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, untuk tetap mencari suplai air bersih di kawasan Gili Meno untuk kebutuhan masyarakat.

Perwakilan warga Gili Meno, Desa Gili Indah dua kali mendatangi Pemerintah Provinsi NTB, untuk mencari solusi terkait persoalan air bersih.

Warga menawarkan beberapa opsi untuk memenuhi kebutuhan air bersih tersebut di antaranya melakukan penyambungan pipa dari Gili Air ke Gili Meno meskipun biayanya tinggi.

Opsi lainnya yakni membuka kembali operasional PT BAL untuk menyuplai kebutuhan air bersih di Gili Trawangan dan Gili Meno.

Catatannya, Pemda bisa menemukan titik temu dengan APH mengenai proses hukum yang sedang berjalan.

Solusi jangka pendek, warga mendapat subsidi air bersih dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB.

Sementara untuk pelaku wisata terpaksa memenuhi kebutuhan air bersihnya dengan cara membeli.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved