Mi6 Gali Isu Utama Pilgub NTB 2024 dengan Menggelar FGD Bersama Jurnalis di Bima

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, KOTA BIMA - Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menggelar Focus Group Discussion (FGD) di Kota Bima, Minggu (2/6/2024).

Di kota yang dijuluki, kota tepian air ini, Mi6 mendengar dari lebih dekat sejumlah isu strategis di masyarakat menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) NTB 2024.

Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto menggarisbawahi bahwa gerakan yang dilakukan Mi6 tidak berkaitan dengan calon tertentu yang akan bertarung pada kontestasi Pilgub NTB 2024.

"Perlu kami sampaikan kepada publik, bahwa Mi6 melakukan roadshow atas nama independen, kita bukan tim sukses pasangan calon tertentu. Produk dari FGD ini juga akan kami tawarkan kepada seluruh paslon, bukan paslon tertentu saja," kata Didu di hadapan jurnalis di Kota dan kabupaten Bima saat FGD di Rumah Bakso Depot 76 Kelurahan Panggi, Kecamatan Mpunda, Kota Bima, Minggu (2/6/2024) sore.

Menurutnya, Pilkada 2024 merupakan momen yang strategis melihat lebih dalam persoalan apa yang masih hinggap di tubuh masyarakat.

"Pada prinsipnya, kami ingin menyerap informasi, meminta pandangan dan persepsi dari teman-teman di Pulau Sumbawa terkait persoalan-persoalan yang kira-kira bisa kita urai benang merahnya untuk kita suarakan dalam momen kontestasi demokrasi yang akan digelar 27 November nanti," tambah Didu.

Baca juga: Mi6 Gandeng Jurnalis di Sumbawa untuk Memetakan Isu Strategis Pilkada 2024

Mi6 berpandangan bahwa kontestasi Pilgub NTB merupakan salah satu wadah atau corong bagi masyarakat untuk menyuarakan harapannya.

Kehadirannya di Pulau Sumbawa untuk mendengar lebih dekat Suara dari Sumbawa terhadap Pilgub NTB 2024.

"Saya mau meminta persepsi mereka agar para calon secara umum atau kontestan punya concern untuk memberikan tawaran kepada masyarakat nanti untuk dielaborasikan dalam janji dan visi-misi untuk menarik simpati rakyat," tegas Mantan Eksekutif Daerah (ED) Walhi NTB ini.

Ia mengungkap alasan menggandeng kawan-kawan media.

Menurutnya, media merupakan salah satu eksponen yang paham dan punya akses lebih dalam untuk memotret persoalan kedaerahan.

"Kenapa kami menggandeng media? Karena kami menganggap media ini mengetahui betul problem strategis yang ada di masyarakat. Mereka punya akses informasi yang lebih luas," ungkap Didu.

Didu berpesan, dalam kontestasi demokrasi yang sebentar lagi akan dihelat, media mesti tetap memberi kontrol sosial, kritis dan tentunya independen. Media harus berdiri di tengah, tidak boleh berpihak dan partisan.

Daftar Isu Strategis

Jurnalis Kabaroposisi Sumarlin mengemukakan kondisi politik yang saat ini berada di Bima menjelang Pilgub NTB 2024.

Secara psikologis, ia mengungkap kan bahwa masyarakat Bima saat ini masih menunggu sikap politik dan dinamika politik apakah figur yang berasal dari Mbojo bisa maju di Pilgub NTB 2024.

Sejumlah figur dari Mbojo memang saat ini masuk radar untuk tampil di Pilgub NTB 2024. Sebut saja Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri, Anggota DPR RI Fraksi PAN Syafruddin alias Rudy Mbojo, Mantan Ketua PW Muhammadiyah NTB Arsyad Gani, hingga anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 fraksi PKB Mahdalena.

"Masyarakat Kabupaten Bima atau Bima secara umum situasinya masih menunggu, apakah ada tokoh Bima yang diambil sebagai bacawagub atau tidak," katanya dalam diskusi.

Menurutnya, masyarakat Bima memang berharap ada tokoh dari Bima yang bisa maju di kontestasi demokrasi Pilgub NTB yang akan digelar pada 27 November 2024.

Sidi lain, Sumarlin juga memaparkan pendapat masyarakat soal dinamika terkini Pilgub NTB.

Terutama soal kandasnya duet petahana Zulkieflimansyah - Sitti Rohmi Djalillah atau Zul-Rohmi, kemudian munculnya duet Rohmi-Musyafirin (Rohmi-Firin) yang dinilai cukup mengagetkan.

Selain soal politik, ia juga menyoroti lemahnya peran aktif pemerintah dalam siklus produksi jagung.

"Kurang progresifnya atau kurang aktifnya peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)," keluhnya

Di tempat yang sama, Dedi Jurnalis Berita Bima menyoroti anjloknya harga jagung.

Ia menyinggung kebikakan yang dikeluarkan Badan Pangan Nasional (BAPANAS) Republik Indonesia melalui Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbanas) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan Pembelian Di tingkat Produsen Dan Harga Acuan Penjualan Di Tingkat Konsumen Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras, Dan Daging Ayam Ras.

Dalam Perbanas RI tersebut menetapkan Harga Acuan Pembelian Komoditi Jagung di Produsen Rp. 4.200 dengan Kadar Air (KA) 15 persen merivisi HAP yang diatur dalam Permendag Nomor 7 tahun 2020 yang hanya Rp 3.150. Sementara untuk Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen ditetapkan menjadi Rp. 5.000 yang sebelumnya Rp. 4.500 ribu

"Soal turunnya harga jagung, ini keluh kesah para petani kita dengar hampir setiap hari. Ini pasti ada yang bermain.

Di lain sisi, pemerintah tidak mampu memaksimalkan fungsi kontrol di lapangan. Ini kan soal serius, pemerintah tidak bisa hadir memberikan rasa keadilan bagi petani," keluhnya.

Bukan hanya itu, ada ancaman serius yang dihadapi Kabupaten Bima dan Kota Bima dalam proses produksi jagung yakni ancaman krisis air bersih.

"Krisis air bersih terjadi lantaran berkurangnya gunung atau bukit yang selama ini menjadi daerah serapan air ketika musim penghujan," keluhnya lagi.

Bukit tersebut dieksploitasi atau dibabat itu kepentingan menanam jagung. Saat ini, sejumlah desa atau kelurahan di Bima rutin mendapatkan suplai air bersih.

"Di sejumlah titik, warga mulai memberi air dengan harga Rp 5 ribu setiap jerigen. Selain soal air, suhu udara di Bima juga belakangan menjadi kian panas," akunya.

Jurnalis-jurnalis lain seperti Irul Jurnalis Taroa info, Ibrahim Liputan 17, Muhaimin Kupas Bima juga memberi perspektif yang menarik dan memberi warna dalam FGD tersebut.

(*)