504 ASN di Lombok Timur akan Pensiun di 2024, BKPSDM Ancang-ancang Siapkan Mutasi

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Sebanyak 504 Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda), Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), akan pensiun pada tahun 2024 ini.

"Kalau yang pensiun seluruh ASN Lombok Timur baik yang fungsional ataupun yang pejabat itu sebanyak 504 orang untuk tahun 2024," ucap Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPKSDM) Lombok Timur, H Mugni setelah dikonfirmasi, Jumat (19/4/2024).

Ratusan ASN tersebut merupakan pejabat fungsional dan pejabat yang habis masa tugas dari bulan Januari hingga Desember 2024.

Baca juga: Resmi! Bupati Lombok Tengah Batalkan Mutasi 192 Pejabat, Apa Alasannya?

Pada saat ini, untuk pejabat yang alami pensiun sebanyak 30 orang, nantinya posisi mereka akan diprioritaskan untuk diisi terlebih dahulu.

BKPSDM sendiri juga sudah melakukan asesmen, dan selanjutnya menunggu perintah langsung dari Pj Bupati Lombok Timur, HM Juaini Taofik.

"Pada saat ini yang pejabatnya sekitar 30 sekian. Nah itulah yang akan diisi dengan kita mengadakan asesmen yang kemarin. Nah tinggal sekarang kita menunggu perintah Bupati, Pj Bupati kapan kita melaksanakannya," jelasnya.

Meski demikian, proses mutasi para pejabat tersebut nantinya hanya akan dilakukan pada pejabat eselon 3 dan 4 saja. Namun, untuk pejabat eselon 2 tidak akan ada mutasi.

"Karena Lombok Timur tidak ada yang pensiun eselon 2 di tahun 2024, kecuali nanti di Desember," tuturnya.

Mugni melanjutkan, jika waktu pensiunnya pada bulan Desember 2024, maka pengisian jabatan dilangsungkan pada tahun 2025.

Asesmen untuk pergantian eselon 3 sudah selesai, tinggal menunggu asesmen eselon 4, sedang formasi ASN yang tersedia sekarang sudah cukup untuk mengisi kekosongan yang terjadi.

Hingga dipastikan pada tahun 2024 mutasi pejabat tetap akan dilakukan, namun saat ini pihak BKPSDM masih menunggu momen yang tepat.

"Mutasi tetap akan berjalan, tapi kita tunggu waktunya. Tunggu waktu yang tepat dan perintah langsung Pj Bupati," tegasnya.

Baca juga: Pj Gubernur NTB Lalu Gita Dituding Nepotisme Dalam Mutasi Jabatan, BKD: Perteknya dari BKN

Lebih jauh Mugni mengatakan, proses mutasi yang akan dilakukan jelang Pilkada 2024 ini juga terhambat, lantaran harus menunggu balasan surat rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Apalagi ini kan untuk mengisi kekosongan, jadi dibolehkan (melakukan mutasi)," tandas Mugni.

Sebagai informasi, di jajaran Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur sendiri terdapat sejumlah 9 ribu ASN baik itu Eselon 1, 2, 3, hingga 4. Sedang untuk tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) jumlah keseluruhan sebanyak 3 ribu. Hingga total keseluruhan pegawai Pemda baik ASN maupun P3K ada 12 ribu pegawai.