Targetkan Raih Predikat WBBM Tahun 2024, Kemenkumham NTB Pastikan Kesiapan Data Dukung

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengamanatkan jajarannya membangun zona integritas untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK), dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang tertuang dalam Permenkumham Nomor 11 Tahun 2022.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Kemenkumham NTB menggelar kegiatan Analisa Dokumen Data Dukung Satuan Kerja Usulan WBBM Tahun 2024, di Ballroom Hotel Aryaduta Bandung, Rabu (31/1/2024).

Giat dihadiri langsung Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan didampingi Kepala Divisi Administrasi Anton E Wardhana, Kepala Bagian Program dan Humas Febri N Satriatama, serta tim Reformasi Birokrasi Kanwil Kemenkumham NTB.

Asep Kurnia selaku Staf Ahli Bidang Penguatan Reformasi Birokrasi Kemenkumham menyampaikan bahwa terdapat 40 Satuan Kerja Kemenkumham usulan WBBM di Tahun 2024.

"Semoga di tahun 2024 ini, 40 satuan kerja yang diusulkan dapat mengoptimalkan data dukung dengan baik sehingga dapat meraih predikat WBBM," ujar Asep Kurnia.

Asep menambahkan, WBBM lebih dari sekedar kontestasi, namun bagaimana pemerintah mampu menghadirkan layanan yang berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat, serta bagaimana konsistensi dalam menjaga integritas.

"Oleh karena itu, saya menghimbau pimpinan tinggi maupun kepala satuan kerja harus bisa menjadi leader, memberikan semangat, dan menjadi role model yang baik," tutup Asep.

Dalam giat ini, sharing session dilakukan dengan menghadirkan narasumber dari Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal Kemenkeu yang memberikan best practice.

Praktik baik tentang faktor kunci apa saja yang telah dilaksanakan Kementerian Keuangan sehingga dapat meraih WBBM pada satuan kerjanya.

Penguatan reformasi birokrasi disampaikan Inspektur Wilayah VI Kemenkumham Luluk Ratnaningtyas.

Ia mengatakan, 40 satuan kerja yang diusulkan menuju WBBM diminta menyempurnakan catatan dari KemenPAN-RB terkait data dukung.

Hal serupa juga disampaikan Inspektur Wilayah II Lilik Sujandi.

"Satuan Kerja harus memperhatikan aspek Document Learning dan Island of Integrity jika ingin meraih WBBM", ujar Lilik.

Dengan adanya kegiatan ini, Kanwil Kemenkumham NTB optimis tahun 2024 ini dapat meraih WBBM.

"Sebagaimana diketahui Kanwil Kemenkumham NTB telah menyandang predikat WBK. Melihat kondisi kesiapan saat ini, dengan kinerja, kerjasama dan kolaborasi yang baik, untuk mewujudkan predikat WBBM pada tahun ini bukanlah hal yang mustahil," pungkas Parlindungan.

(*)