Guru Besar Unram Minta 11 Kepala Daerah Desak RUPS Bank NTB Syariah Soal Kejanggalan Kredit Istimewa

Di tahun 2020 jumlah premi yang disetorkan sebesar Rp38,3 miliar sehingga premi yang dikembalikan senilai Rp7,6 miliar.

Tahun 2021 jumlah setoran premi sebesar Rp81,2 miliar sehingga jumlah premi yang dikembalikan Rp16,2 miliar.

Sementara untuk tahun 2022 dan 2023 Sudiarto belum memperoleh datanya.

"Kalau dulu ini digunakan sebagai dana kebajikan, masuk dia ke pembukaan kalau penggunaan silakan Bank NTB yang atur, sekarang gak ada masuk," jelas Sudiarto.

Berdasarkan catatan OJK, kondisi tersebut disebabkan lantaran dewan komisaris Bank NTB Syariah tidak bekerja secara optimal sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

"Belum optimalnya kerja dewan komisaris," kata Sudiarto mengutip pernyataan tertulis OJK dalam laporan yang dimilikinya.

Untuk menjaga kesehatan Bank NTB Syariah, Sudiarto mendesak seluruh pemegang saham untuk melakukan RUPS untuk mengevaluasi kinerja dewan komisaris dan dewan direksi.

Terpisah Karo Keuangan Setda Provinsi NTB H Wirajaya mengatakan pemerintah saat ini masih menunggu hasil audit dari OJK.

"Yang punya kewenangan itu untuk menilai kapan kita akan lakukan hal-hal yang sifatnya strategis itu berdasarkan OJK, karena prinsip kehati-hatian harus kita jaga," kata Wirajaya.

Meskipun Pemerintah Provinsi NTB menjadi Pemegang Saham Pengendali (PSP), namun dalam rapat istimewa tersebut akan melibatkan 10 Pemerintah Daerah Kabupaten Kota di Provinsi NTB.

"Desakan RUPS itu biasa saja nanti itu kita akan rapat kan selaku pemegang saham," pungkasnya.

(*)