Caleg Bagi-bagi Kartu BPJS, Respons Kacab BPJS Lombok Timur: Kalau Mau Bantu, Cukup Beri Edukasi

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Kepala Cabang (Kacab) BPJS Lombok Timur, Catur Wiguna buka suara soal adanya oknum caleg yang bagi-bagi kartu BPJS.

Dikatakannya, dengan adanya masalah tersebut tentunya akan menjadi isu liar yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Apalagi saat ini sudah masuk musim politik, ditambah lagi Lombok Timur sendiri sudah resmi berstatus Universal Health Coverage (UHC), sehingga masyarakat cukup hanya membawa KTP jika mau berobat ke faskes.

"Kalau ada masyarakat yang mencetak kartu, tujuannya apa, karena sudah ditegaskan kebijakan nasional bahwa tidak ada lagi pencetakan kartu, sehingga ini tentu akan menimbulkan kecurigaan jangan sampai digunakan untuk kepentingan tertentu," ucap Catur setelah dikonfirmasi, Selasa (30/1/2024).

Baca juga: Caleg di Lombok Timur Bagikan Kartu BPJS ke Warga, Ini Penjelasan PAN dan Pihak BPJS

Catur menegaskan, pencetakan kartu BPJS di luar sepengetahuan pihaknya juga sangat tidak dianjurkan karena hal tersebut tentunya akan menimbulkan ketimpangan dalam hal administrasi. Utamanya dari segi keaktifan kartu BPJS itu sendiri.

"Kalau mau membantu masyarakat, cukup dengan mengedukasi terkait tata cara proses pelayanan dari pada nyetak kartu dengan mengeluarkan biaya banyak, atau kalau ada uang lebih bayarin masyarakat yang menunggak," tegasnya.

Lebih jauh, terkait adanya praktek diluar ketentuan BPJS yang dilakukan oleh salah satu caleg, pihaknya masih mempelajarinya lebih dalam sehingga belum ada langkah-langkah akan dibawa ke ranah hukum.

Hal ini lanjut dia, juga adalah upaya bersama dalam menjaga kondusifitas di jelang puncak kontestasi elektoral 2024 berlangsung nanti pada tanggal 14 Februari mendatang.

"Jangan sampai karena hal ini, semua mau kita tabrak, dan pelayanan kita abaikan, namun kami mengimbau kepada masyarakat yang berniat baik agar lakukanlah dengan cara-cara yang benar," ungkapnya.

Saat ini, hal yang bisa dilakukan oleh pihak BPJS untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi dengan memberikan peringatan dan teguran kepada caleg bersangkutan, agar tidak mengulangi kembali praktik-praktik serupa.

"Dan kami pastikan masyarakat semuanya akan dilayani selama mereka tidak mampu, dengan cukup menyerahkan KTP-nya saja," tandas Catur.

Klarifikasi pihak caleg

Keluarga Calon Legislatif (Caleg) Partai Amanat Nasional (PAN) dari Dapil III Lombok Timur bernama Sura'yah membantah adanya unsur politik pada proses pencetakan kartu BPJS untuk masyarakat.

Pihaknya hadir justru sebagai jembatan masyarakat yang kerap kali mengeluh akan haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan tidak terpenuhi melalui Lembaga Peduli Masyarakat Miskin (LP2M).

"Ibuk disini hanya menjembatani masyarakat lewat LP2M agar masyarakat menerima hak mereka," ucap Hanifa selaku anak kandung dari Sura'yah saat ditemui TribunLombok.com, Sabtu (27/1/2024).