Bawaslu RI Berjanji Akan Mengawasi Kampanye Presiden Jokowi, Ingatkan Tak Langgar Aturan

TRIBUNLOMBOK.COM - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berjanji akan mengawasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku kepala negara jika berkampanye di Pemilu 2024.

Bawaslu RI akan mengawasi untuk memastikan saat berkampanye Presiden Jokowi tidak melanggar aturan.

"Pak Presiden sampai sekarang tidak mengajukan cuti. Yang jelas, kami akan mengawasi jika Pak Presiden (berkampanye) melakukan hal-hal yang dilarang," kata Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja, di Jakarta, Senin (29/1/2024).

Bila ingin kampanye, kepala negara harus mengajukan cuti kampanye dan tidak boleh menggunakan fasilitas negara. Bawaslu RI sendiri telah memberikan surat imbauan kepada Presiden Jokowi terkait cuti kampanye. "Sudah (beri imbauan). Sudah, tertulis," kata Bagja.

Surat tersebut berisi peringatan supaya Presiden Jokowi mengingatkan para menteri di kabinetnya tak melanggar ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Untuk membina menteri-menterinya mengingatkan para kabinet yang sekarang mungkin ada yang ke parpol a, parpol b atau capres a capres b, untuk tidak melanggar ketentuan larangan dalam UU 7 Tahun 2017, sudah," jelasnya.

"Kalau menterinya siapa, kemudian menteri itu untuk siapa?," tambah Bagja.

Bagja menjelaskan, beberapa hal yang dilarang saat Presiden Jokowi berkampanye nanti. Salah satunya menggunakan fasilitas negara.

"Apa yang dilarang? Menggunakan fasilitas pemerintah," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan pernyataan bahwa setiap orang di negara demokrasi memiliki hak politik. Ia juga menegaskan, bukan hanya menteri saja, presiden sekalipun juga boleh berkampanye

"Presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh," kata Jokowi usai menyaksikan penyerahan sejumlah alutsista yang dilakukan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kepada TNI, di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, (24/1/2024).

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik, masa gini nggak boleh gitu nggak boleh, boleh menteri juga boleh," imbuhnya.

Pada saat itu, Presiden Jokwi juga menjelaskan, yang paling penting saat berkampanye adalah tidak menggunakan fasilitas negara dan cuti dari tugas kenegaraan.

Pernyataan Presiden Jokowi ini menuai pro kontra di tengah masyarakat.

Pengamat politik Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam menilai sang kepala negara kesulitan memisahkan antara ranah privat dan publik.