Eks Wali Kota Bima Lutfi Didakwa Korupsi Proyek Rp1,95 Miliar

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Mantan Wali Kota Bima H Muhammad Lutfi didakwa korupsi senilai Rp1,95 miliar.

Hal itu terungkap dalam dakwaan jaksa penuntut umum KPK pada sidang perdana kasus korupsi pengaturan proyek lingkup Pemkot Bima Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Tipikor Mataram, Senin (22/1/2024).

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Hariadi itu, jaksa KPK menyebut Lutfi menerima uang dari rekanan yang mengerjakan proyek.

Yakni proyek proyek pelebaran jalan Nungga Toloweri serta pengadaan listrik dan penerangan jalan umum di perumahan Oi Fo’o.

Baca juga: BREAKING NEWS Eks Walikota Bima Lutfi Jalani Sidang Perdana Kasus Korupsi Pengaturan Proyek

"Total keseluruhan penerimaan uang dari Zafran dan Maqdis sebesar Rp 1,95 miliar," sebut jaksa dalam surat dakwaan.

Lutfi tidak pernah melaporkan uang tersebut ke Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Muhammad Maqdis yang dimaksud adalah Kepala Cabang PT Risalah Jaya Konstruksi.

"Bahwa Wali Kota bersama istrinya memberikan fasilitas dan pengaruhnya terkait pengadaan barang barang dan jasa, di lingkungan Pemkot Bima untuk Muhammad Maqdis mendapatkan paket-paket pekerjaan," ucap jaksa.

Lutfi bersama istrinya juga memberikan sejumlah fasilitas terhadap iparnya itu rumah pribadi yang dijadikan Kantor Risa Jaya Konstruksi.

Baca juga: Hormati Penyidikan di KPK, Wali Kota Bima M Lutfi: Hukum adalah Panglima

Dalam mengatur proyek, Lutfi awalnya meminta list paket proyek pekerjaan langsung maupun melalui tender kepada kepala Dinas di Pemkot Bima.

"Selanjutnya diisi nama-nama yang melaksanakan pekerjaan dalam list tersebut," lanjutnya.

Pada tanggal 1 November 2019 Maqdis mendapatkan pencairan senilai Rp 2,7 miliar atas nama PT Risalah Jaya Konstruksi dari Balai Jalan Dinas Pembangunan Umum Kota Bima sebagai pembayaran kontrak bernomor 07.03/3.3/PPK.pn/pupr/VII/2019.

Kemudian uang tersebut dicairkan senilai Rp 1 miliar pada tanggal 5 November 2019 untuk diberikan kepada Lutfi dan Ellia.

Perintah pencairan diteken istri Maqdis, Nafila.

Uang yang sudah dicairkan diberikan kepada Ellia dan dimasukkan ke rekening lainnya atas nama PT Risalah Jaya Konstruksi.

Pada tanggal 6 November 2019 PT Risalah Jaya Konstruksi mencairkan kembali uang senilai Rp 350 juta atas perintah Nafila untuk diberikan ke Ellia.

Pada tanggal 11 November 2019 uang senilai Rp 500 juta dimasukkan ke rekening BNI atas nama PT Risalah Jaya Konstruksi.

Setelah itu Lutfi memerintahkan Maqdis mengeluarkan cek senilai Rp 500 juta untuk pembelian mobil Toyota sebagai hadiah ulang tahun Ellia.

Tak hanya itu, Lutfi juga memberikan proyek kepada Zafran, tim suksesnya pada Pilwakot Bima 2018.

Awal mula pemberian proyek, Zafran menemui Lutfi di rumahnya untuk menanyakan terkait keberlanjutan proyek yang sudah dijanjikan itu.

"Zafran memberikan uang sebesar 100 juta kepada terdakwa agar CV Delta KBR diberikan pekerjaan namun akhirnya Zafran tidak diberikan pekerjaan," lanjut JPU.

Alasannya, bahwa yang mengatur proyek di Kota Bima adalah Ellia, istri Lutfi.

Jaksa menyatakan perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 12 huruf i dan/atau Pasal 12B juncto Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

(*)