192 Warga NTB Jalani Operasi Katarak di RS Mata, Terbanyak dari Lombok Timur

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Sebanyak 192 warga Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan operasi katarak gratis di Rumah Sakit Mata Provinsi NTB, Jumat, (19/1/2024).

Pemerintah Provinsi mewujudkan NTB bebas dari penyakit katarak.

Penjabat Gubernur NTB H Lalu Gita Ariadi mengatakan, jumlah penderita katarak di NTB pada tahun 2020 sebanyak 29 ribu.

"Yang sudah kita operasi 11 ribu sehingga tersisa 17 ribu kemudian 2022-2023 sudah kita operasi 2 ribuan sehingga tersisa 15 ribu," kata Gita saat ditemui usai kegiatan launching program 'Nampak Terang Bederang'.

Baca juga: RS Mandalika dan RS Mata NTB Target Operasi 500 Penderita Katarak Se-Lombok Tengah Tahun Ini

Dia mengatakan, dengan sisa 15 ribu orang penderita katarak, optimis bisa diselesaikan dalam kurun waktu tiga tahun.

Alasannya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) untuk dokter mata mengalami peningkatan.

"Dengan jumlah SDM yang ada dengan rata rata setahun bisa operasi 5 ribu orang dalam tiga tahun bisa kita tuntaskan meskipun setiap tahunnya ada kenaikan satu persen," kata Miq Gita.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan NTB, 15 ribu penderita katarak tersebar di seluruh kabupaten kota.

Jumlah terbanyak di Kabupaten Lombok Timur sebanyak 6.586 penderita katarak dan paling sedikit di Kabupaten Sumbawa Barat dengan 723 penderita katarak.

Baca juga: Menteri Sosial Tri Rismaharini Kunjungi Lombok Timur, Tinjau Operasi Katarak RSUD Selaparang

Gita berharap kepada seluruh bupati dan wali kota dalam setiap perayaan hari ulang tahun daerahnya bisa menyelenggarakan operasi katarak.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Hamzi Fikri menjelaskan usia rentan menderita katarak di atas 50 tahun.

Katarak juga disebabkan penggunaan gadget yang berlebihan.

"Penggunaan gadget juga menjadi penyumbang gangguan pengelihatan," kata Fikri.

Dalam program 'Nampak Terang Benderang' , Pemprov NTB akan melakukan operasi katarak sebanyak 600 orang yang dilakukan di setiap kabupaten kota.

(*)