Kakanwil Kemenkumham NTB Pastikan Pengelolaan Keuangan dan BMN Satuan Kerja Selalu 'On The Track'

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) NTB Parlindungan memastikan pengelolaan keuangan dan BMN satuan kerja on the track.

"Selalu lakukan koordinasi dengan pembina di wilayah atau pembina eselon I, khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan dan BMN," imbuh Kakanwil Kemenkumham NTB Parlindungan, saat membuka kegiatan Pra Rekonsiliasi dan Pemutakhiran Data Laporan Keuangan dan BMN (Barang Milik Negara) Semester II 2023, yang dihadiri seluruh Satuan Kerja Kemenkumham se-NTB, Rabu (10/1/2023).

Kegiatan ini dihadiri Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kemenkumham, seluruh Pimti Pratama beserta pejabat struktural. Serta pengampu tugas pengelola keuangan dan BMN di Kanwil Kemenkumham NTB.

Parlindungan memastikan pentingnya satuan kerja berkoordinasi dengan kantor wilayah maupun unit pusat, sehingga lebih terarah ketika menemui kendala.

Hal ini tentu saja sejalan dengan arahan Menkumham Yasonna H Laoly yang sempat menyampaikan bahwa dalam melaksanakan tugas harus selalu on the track.

Menggunakan dasar hukum yang jelas serta menyadari pentingnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Kemenkumham.

"Rekan-rekan sekalian bisa melihat salah satu prestasi kerja dalam bidang keuangan yang telah dicapai adalah mendapatkan predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama empat belas kali berturut-turut," imbuhnya.

"Oleh karena itu, selain melakukan perencanaan yang terukur, selalu jaga koordinasi dan komunikasi dengan Kantor Wilayah maupun unit pusat terkait Keuangan dan BMN, agar kita dapat mempertahankan predikat WTP tersebut," pungkas Parlindungan.

(*)