Kenalkan KTP Sakti, Ganjar Pranowo Minta Bantuan Sosial Tidak Dipolitisasi

TRIBUNLOMBOK.COM, BOYOLALI - Calon Presiden (Capres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo memperkenalkan program KTP Sakti ke warga, saat berkunjung ke Boyolali, Jawa Tengah, Sabtu (30/12/2023).

Mantan Gubernur Jawa Tengah menjelaskan kepada warga mengapa dia membuat program KTP Sakti. Salah satu alasannya agar pembagian bantuan sosial merata dan tepat sasaran.

"Kenapa kami mengusung KTP Sakti? Jadi dengan identitas itu seluruh profil masyarakat penerima manfaat itu sudah terdata, sehingga lebih tepat sasaran," kata Ganjar.

Ganjar sangat yakin dengan KTP Sakti data masyarakat miskin saat menerima bantuan langsung tunai dan jaminan kesehatan tidak melenceng.

Baca juga: KPU Perbolehkan Moderator Meluruskan Pertanyaan Akronim dalam Debat Capres-Cawapres

"Satu KTP nanti di dalamnya sudah terekam data kependudukannya, maka dia (masyarakat miskin) dapat bantuan langsung tunai serta jaminan kesehatan," jelasnya.

Lebih lanjut Ganjar meminta di tahun politik ini, pembagian bantuan sosial tidak dipolitisasi.

"Jangan dipolitisasi, karena itu haknya rakyat," tegas mantan anggota DPR RI ini.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD meminta pemerintah menunda penyaluran bantuan sosial atau bansos selama Pemilu.

Deputi Hukum TPN Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis mengatakan, hal tersebut dilakukan untuk menghindari praktik politik uang.

"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi-bagi bansos. Dan itu menguntungkan paslon tertentu. Mudah-mudahan saya salah. Tapi persepsi publik seperti itu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian Bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan pra sangka," kata Todung, dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, di Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (29/12/2023).

Ia meminta pemerintah mempertimbangkan usulannya itu.

Sebab, kata Todung, pembagian bansos di momen kontestasi politik rentan dimanfaatkan pihak tertentu guna meraup suara publik.

"Tapi menurut saya dalam konteks pilpres dan pemilu sebaiknya itu tidak dilakukan, sampai Pilpres ini selesai. Jangan ada pihak yang mengambil keuntungan dari situasi semacam ini," ucap Todung.

(*)