Berita Lombok Timur

Mahasiswa Demo Depan Kantor Bupati Lotim, Sandra Mobil Dinas dan Rusak Gerbang, Ini Tuntutannya

Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lombok Timur menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Lombok Timur, Senin (18/12/2023).

TribunLombok.com/Ahmad Wawan Sugandika
Aksi Kelompok Mahasiswa LMND Lombok Timur saat sandra mobil dinas milik Pemda pada aksi Demonstrasi di depan kantor Bupati Lombok Timur, Senin (18/12/2023). 

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Lombok Timur menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Bupati Lombok Timur, Senin (18/12/2023).

Aksi demonstrasi tersebut dilakukan guna meminta Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur mencopot Kepala Dinas Pendidikan (Dikbud) Lombok Timur, Izzuddi lantaran dinilai gagal menjalankan tugasnya mengawal pendidikan di daerah.

Dimana, baru-baru ini Izzuddin juga mengeluarkan statement terkait akan disesuaikannya (dipotong) gaji guru honorer di daerah. Dasar itulah yang membuat kelompok mahasiswa yang tergabung dalam LMND Lombok Timur murka.

Pada aksi protesnya, masa aksi yang menginginkan mediasi bersama dengan Pj Bupati Lombok Timur, H. M Juaini Taofik.

Pendemo sempat melakukan tindakan pengrusakan gerbang, lantaran dihadang oleh aparat saat hendak masuk ke kantor bupati.

Baca juga: Pj Bupati Lombok Timur Juaini Taofik Pastikan Gaji Guru Honorer Tidak Dipotong

Masa aksi juga turut menyandera mobil dinas yang diketahui milik Camat Sukamulia yang melintas di tempat tersebut.

Pada saat itu juga, Ketua Eksekutif LMND Lombok Timur, Muhammad Hamzani mengkoordinir masa aksi untuk terus melakukan aksi hingga pihaknya bisa diterima oleh Pj Bupati.

"Kami membawa nama masyarakat ingin bermediasi dengan Pj Bupati Juaini Taofik, kita ingin Kadis Dikbud dipecat karena telah menciderai keberlangsungan pendidikan di Daerah," ucapnya.

Ditegaskannya, dengan indikasi pemotongan gaji honorer yang dilakukan Kadis Dikbud secara tidak langsung telah mencoret harkat dan martabat guru.

"Guru honorer kita di daerah saat ini merintih, bukan hanya saja persoalan gaji yang kadang lamban diterima, namun juga ada upaya pemangkasan, dimana hati nurani Izzuddin sebagai Kadis Sikbud disana," tegasnya.

Pada kesempatan itu, masa aksi diterima langsung oleh Pj Bupati Lombok Timur untuk berdialog di dalam ruang kerjanya.

Pada mediasi tersebut, Pj Bupati Juaini Taofik menjelaskan apa yang menjadi tuntutan para mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung di LMND tersebut tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan.

Baca juga: Gaji Guru Honorer di Lombok Timur Dipotong, Kadis Dikbud: Upaya Penyesuaian Anggaran

"Kita tidak bisa melaksanakan apa yang diinginkan yaitu mencopot kepala dinas, karena saya sebagai Pj saat ini diminta untuk fokus menekan inflasi dan belum ada izin (Dari Kemendagri) untuk melakukan mutasi dan sebagainya," katanya.

Kendati demikian, dia menyambut baik apa yang menjadi tuntuta dari LMND tersebut, hal ini juga mengindikasikan para kelompok mahasiswa itu peduli akan keberlangsungan pendidikan di daerah.

Oleh karenanya, ia juga menginginkan agar kelompok mahasiswa itu terus fokus membantu daerah dalam mengawal isu pendidikan.

"Kalau adik-adik ini fokus memperjuangkan pendidikan ya saya minta tolong adik adik pantau terus jalannya pendidikan di daerah kita," jelasnya.

Pj Bupati Juaimi juga menjelaskan apa yang menjadi tuntutan LMND Lombok Timur hari ini juga bagian dari miss komunikasi antara dirinya dengan pihak dari Dikbud Lombok Timur.

Terkait isu pemangkasan gaji guru honorer itu murni adalah rencana rasionalisasi, dan hal itu belum menjadi sebuah kebijakan tapi masih berupa rencana.

"Jadi saya bisa jelaskan, dia (Kadis Dikbud Izzuddin) saat ini belum salah tapi hampir salah," jelasnya.

Baca juga: BPKAD Lombok Timur Sebut Pemotongan Gaji Guru Honorer Tidak Diperbolehkan

Pihaknya juga sudah mengingatkan dan sudah ada diskusi yang dilakukan bersama Tim Anggaran Pemer Darah (TAPD).

Pada pertemuan itu, Bupati Juaini menegaskan bahwa Pemerintah tidak akan mengurangi jumlah gaju standar yang seharusnya diterima para GTT tersebut.

Dijelaskannya, honor GTT yang bersumber dari dana APBD nantinya akan dibayarkan selama tiga bulan terlebih dahulu. Nanti sisanya sebanyak dua bulan akan dibayarkan melalui APBD 2024 dan dibayarkan di awal tahun.

Meski begitu, aksi yang dilakukan oleh LMND Lombok Timur sendiri merupakan bentuk kepedulian mereka terhadap isu pendidikan di daerah.

"Dan ini merupakan cara kita berjuang untuk pemdidikan Lombok Timur yang lebih baik," tutupnya.

(*)

Sumber: Tribun Lombok
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    Berita Populer

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved