Peta Pilpres 2024 di NTB Versi Ali BD, Potensi Suara Pemilih Prabowo Pindah ke Anies atau Ganjar

Ali BD pun menilai semua paslon Pilpres bekerja keras untuk satu putaran.

Namun apabila berlangsung dua putaran, maka patut peralihan dukungan suara dari paslon yang tersingkir.

"Kemungkinan dua atau satu putaran itu 50-50. Nomor 1 ataupun 2, juga melakukan pendekatan dan langkah-langkah kalau terjadi dua putaran," imbuhnya.

Wakil Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) Rossy Maunofa menjelaskan politik identitas dengan melihat agama dan etnisitas dalam dinamika politik Indonesia saat ini sudah bukan hal yang baru.

Mengingat Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, ras dan budaya.

"Hal tersebut pada batas tertentu dapat menjadi identitas tertentu tak terkecuali di bidang politik," ucapnya.

Di NTB, kata dia, politik identitas yang menyentuh agama sudah secara terang terangan dilakukan, semisal dengan banyaknya para tuan guru ataupun kiyai yang terjun ke dalam politk.

Baca juga: Prabowo Subianto Bangga Diantar ke KPU dengan Mobil Buatan Anak Indonesia

Dalam konteks demokrasi, Rossy menilai tidak ada yang salah berpolitik dengan mendasarkan pada identitas tertentu.

Selagi tetap dijalankan dalam koridor konstitusi dan tidak melabrak aturan perundang-undangan yang lainnya.

"Hal yang salah dan tidak dibenarkan, ketika memilih mendasarkan pada pertimbangan agama atau etnis dibarengi atau sembari menjelek-jelekan agama atau etnis lain, mengabaikan prinsip-prinsip toleransi atau keharusan harus berbuat baik terhadap sesama manusia," tegasnya.

Rossy menjelaskan, politik identitas di NTB dapat dilihat dari adanya pengelompokan masyarakat menjadi dua kubu, misalnya lahirnya para masyarakat yang pro terhadap organisasi A dan ataupun organisasi B.

"Keduanya bagai ikon yang menunjukkan polarisasi masyarakat berdasar dengan identitas politik tertentu. Tak jarang pula, keduanya juga saling menjatuhkan untuk menggalang suara terbanyak," tutupnya.

(*)