APK dan APS Caleg di Lombok Timur Merebak Sampai ke Tingkat Desa, Kades Diminta Netral

"Jelas sekali ada tempat yang tidak boleh seperti misalnya sarana pendidikan, rumah sakit, termasuk pesantren itu tidak boleh,"

"Itulah kita imbau kepada seluruh masyarakat seluruh kelompok mari kita jaga kondisipitas wilayah cara kita menjaga itu ikuti aturan," tutupnya.

Pengawas Pemilu Diminta Turun Tangan

Penjabat (Pj) Bupati Lombok Timur, H. M Juaini taofik menyebut Peerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur juga tidak punya wewenang untuk menegur.

"Memang di PKPU dijelaskan penetapan alat praga kampanye itu diatur setelah berkoordinasi dengan Pemda. Akan tetapi bukan kewenangan Pemda tetap kewenangan KPU, kata kata koordinasi itu mengajak kami dari unsur pemda di mana tempat kita memasang titik APK atau APS," sebutnya.

Juaini menegaskan, pemasangan APS dan APK harus sesuai dengan regulasi.

"Maka yang pasti itu APK atau APS ini kita juga dorong supaya menghindari tempat seperti di depan kantor pemerintah, keamanan, biar terlihat netral, dan alhamdulillah itu sudah diterapkan sampai 3 kali pertemuan," jelasnya.

Dalam waktu dekat pihaknya juga akan mengundang semua peserta Pemilu, KPU, Bawaslu, bersama camat, dan Kades untuk lebih mensosialisasikan tentang APK dan APS itu.

"Karena disepakati oleh KPU mari kita dukung bersama kalau ada poin yang meragukan nanti KPU yang menjelaskannya," tutupnya.

(*)