Pengamat Politik dari UIN Mataram Melukiskan Pemilihan Gibran Ibarat Pisang yang Dipaksa Matang

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Toni Hermawan

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, Ihsan Hamid membedah sisi untung rugi pemilihan Gibran Rakabuming Raka sebagai bakal calon wakil presiden atau cawapres.

Dia mengatakan, pemilihan Gibran menjadi cawapres mendampingi Prabowo Subianto untuk bertarung pada Pilpres 2024 perlu dilihat dari semua sisi.

Baca juga: Prabowo-Gibran Daftar ke KPU Rabu 25 Oktober 2023 Pukul 10.00 WIB Didampingi Ketum Parpol Koalisi

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru yang memungkinkan calon berusia di bawah 40 tahun, memberikan ruang kepada anak-anak muda ikut kontestasi pemilihan presiden dan wakil presiden.

"Satu sisi setuju, ukuran kemapaman politik tidak hanya dilihat dari usia. Terlalu banyak pemimpin muda di dunia tapi mampu, kayak presiden Prancis, Emmanuel Macron," kata Hamid, Selasa (24/10/2023).

Namun di sisi lain, kata Ihsan Hamid, bisa saja publik menilai pemilihan Gibran karena adanya keberpihakan penguasa dan karena dia seorang anak presiden.

Menurut Ihsan, pemilihan Gibran juga mengabaikan pengkaderan internal partai yang membutuhkan proses panjang.

Di Koalisi Indonesia Maju ada para ketua umum partai yang lebih sarat pengalaman semisal Airlangga Hartanto, Zulkifli Hasan, dan Agus Harimurti Yudhoyono. Tapi mereka tidak dipilih sebagai cawapres.

Pemilihan Gibran ini juga menguatkan asumsi adanya keberpihakan penguasa.

"Memunculkan asumsi dia terpilih bukan karena kapasitas atau pengalaman tapi karena anak presiden dan dianggap melanggengkan dinasti politik," ujar dosen politik UIN Mataram ini.

Ia menegaskan Indonesia butuh pemimpin yang punya pengalaman mumpuni dan jam terbang ytinggi. Penunjukan Gibran ibarat buah pisang yang dipaksa matang.

"Kita butuh pemimpin yang tangguh kuat, punya jam terbang tinggi dan memiliki pengalaman," ujarnya.

Ihsan mengatakan pemilihan Gibran sebagai cawapres pun jangan menjadi bahan perdebatan yang larut di tengah masyarakat.

Sebab kontentasi Pilpres 2024 menyuguhkan banyak nama.  "Kita ini ibarat disuguhkan menu, kalau gak suka menu A masih ada menu B dan C," pungkasnya. (*)