Relawan Anies-Muhaimin Datangi KPU NTB, Berharap Tidak Ada Kecurangan

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Relawan Forum Anis Nusa Tenggara Barat (NTB), mendatangi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi NTB.

Kedatangan tersebut bertepatan dengan pendaftaran pasangan Anis Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebagai Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden di KPU RI, Kamis (19/10/2023).

Ketua Dewan Penasihat Relawan Forum Anies H Makmun mengatakan, kedatangan tersebut sebagai bentuk kepedulian relawan Anies terhadap tahapan Pemilu di NTB.

Relawan Forum Anies berharap kejadian di Pemilu lima tahun yang lalu jangan sampai terulang kembali, menurut Makmun banyak terjadi kecurangan pada saat itu.

"Kita ingin mendorong KPU ini bekerja secara profesional, menjalankan amanah sesuai apa yang sudah kita alami banyak mengecewakan masyarakat," kata Makmun.

Baca juga: Anies Baswedan Naik Motor Matic ke Kantor Baintelkam Polri untuk Mengurus SKCK

Kerawanan tingkat kecurangan Pemilu menurut Makmun mulai dari penetapan Daftar Pemilih Tetap ((DPT), saat hari pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga penghitungan akhir di KPU RI.

"Penetapan DPT itu rawan, apalagi banyak nanti KTP yang tidak ada pemiliknya, yang kita takutkan yang mencoblos justru petugasnya itu yang perlu kita antisipasi," jelas Dewan Penasihat Relawan Forum Anies.

Kedatangan Relawan Forum Anies ke KPU NTB disambut oleh komisioner KPU, tidak hanya melakukan audensi namun juga membacakan Piagam Amin sebagai upaya menciptakan Pemilu damai.

Kegiatan tersebut berlangsung serentak diseluruh Indonesia, sebagai bentuk gerakan didaerah dalam mendukung Anies Muhaimin mendaftarkan ke KPU RI.

Sementara itu ketua KPU NTB Suhardi Soud mengatakan, pihaknya sudah bekerja secara maksimal. Bahkan untuk mengetahui DPT itu, masyarakat bisa mengecek mandiri secara online.

"Kalau tidak ada disitu bapak bisa komplain ke KPU," kata Suhardi.

Lebih lanjut mengenai pengawasan pada saat hari pemilihan berlangsung, KPU mendorong semua pihak termasuk relawan dan saksi saksi partai politik melakukan pengawasan.

"Kami berharap bisa diperkuat, dari saksi dan pengawas pemilu," kata Ketua KPU NTB itu.

Bagi warga yang saat hingga hari ini belum memiliki KTP Suhardi berharap, bisa sesegera mungkin mengurusnya. Agara kedepannya tidak terjadi persoalan, terutama warga yang ingin melakukan pindah memilih agar segera dilakukan.

(*)