Anggota DPR Rachmat Hidayat Ingatkan Pj Gubernur NTB Segera Perbaiki Birokrasi dan Keuangan Daerah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Anggota DPR RI H Rachmat Hidayat mengingatkan Penjabat Gubernur NTB H Lalu Gita Ariadi untuk segera membenahi birokrasi dan tata kelola keuangan daerah.

Gita mendapat tambahan tenaga menggarap pekerjaan rumah normalisasi birokrasi Mendagri sudah menetapkan Pj Sekda NTB Fathurrahman.

“18 bulan itu waktu yang sangat pendek. Apalagi dengan adanya sejumlah persoalan krusial peninggalan masa kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya Zul-Rohmi. Itu akan jadi persoalan yang secara mendasar akan cukup mengganggu,” kata Rachmat, Rabu (4/9/2023).

Ketua DPD PRDIP NTB ini mengatakan, sejumlah isu krusial perlu segera dibenahi yakni persoalan birokrasi dan belanja anggaran pembangunan dalam APBD NTB.

Termasuk juga penyelenggaraan kontestasi politik, Pemilu dan Pilkada, hingga perlehatan program pembangunan nasional di NTB.

Baca juga: Diangkat Jadi Pj Sekda NTB, Fathurrahman: Alhamdulillah, Amanah Ini Tidaklah Ringan

Termasuk persoalan mendasar bagi NTB yakni isu kemiskinan.

Rachmat menegaskan, birokrasi dalam skema pemerintahan daerah adalah entitas pelayanan paling utama.

Hampir semua bentuk pelayanan publik ada di daerah sehingga dibutuhkan birokrasi yang sehat secara struktur dan kuat dalam kinerja.

Politisi lintas zaman ini lantas mengungkapkan kekurangan tata kelola birokrasi kepemimpinan era Gubernur NTB H Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Hj Sitti Rohmi Djalilah.

“Bayangkan, dalam masa lima tahun kepemimpinan Zul-Rohmi, proses mutasi dilaksanakan sedikitnya 40 kali. Artinya ada delapan hingga sembilan kali mutasi setiap tahun,” ungkapnya.

Secara struktur, Rachmat menilai rentetan mutasi yang terjadi pada era Zul-Rohmi tersebut telah menyebabkan kultur dan psikologi birokrasi menjadi tidak baik.

Baca juga: Fathurrahman Ditetapkan sebagai Pj Sekda NTB

Alih-alih meningkatkan kinerja, mutasi yang sering seperti itu malah sangat mengganggu kinerja birokrasi.

“Bandingkan dengan kepemimpinan Gubernur NTB sebelumnya yakni TGB. Mutasi dalam 10 tahun kepemimpinan TGB hanya 37 kali, yakni 20 kali dalam periode pertama, dan hanya 17 kali dalam periode kedua,” beber Rachmat.

Akibatnya, di era pemerintahan Zul-Rohmi, kinerja birokrasi pun dinilainya tidak efektif.

Cara paling mudah untuk melihat bagaimana tidak efektifnya birokrasi di era Zul-Rohmi adalah dalam kemampuan birokrasi Pemprov NTB mengatasi kemiskinan.

Rachmat memberi contoh, saat periode pertama kepemimpinan TGB tahun 2008, angka kemiskinan bertengger pada angka 23,81 persen.

Angka ini mampu ditekan saat TGB mengakhiri masa kepemimpinannya tahun 2018 pada angka 14,63 persen atau turun 9,18 persen.

Kemiskinan NTB di era TGB turun 0,918 persen setiap tahun atau turun 4,59 persen setiap 5 tahun.

“Bandingkan dengan kinerja birokrasi Zul-Rohmi yang saat megakhiri masa jabatannya, angka kemiskinan NTB 13,85 persen dari angka kemiskinan saat pertama menjabat yakni 14,63 persen. Artinya rata-rata pertahun hanya mampu turun 0,156 persen,” tegas Rachmat.

Rachmat memberi contoh lain dengan membeberkan data E-Monev Provinsi NTB.

Dari 82 proyek strategis tahun 2023, sampai menjelang akhir tahun ini atau memasuki Triwulan IV anggaran pada Oktober ini, masih tersisa 41 proyek yang belum dikerjakan.

Dari angka 41 proyek itu, 30 proyek belum mengajukan tender dan 11 baru selesai tender.

“Tentu hal ini akan mengancam serapan belanja anggaran dan capaian sasaran pembangunan,” tandas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.

Baca juga: Anggota DPRD NTB Desak Pj Gubernur Segera Evaluasi Staf Khusus Demi Efisiensi Anggaran

Bagaimana dengan pengelolaan anggaran daerah? Rachmat mengungkapkan, tahun 2022 memang pendapatan daerah menembus angka Rp 2,28 triliun.

Tetapi angka tersebut masih didominasi pendapatan transfer yang mencapai 56,28 persen, dan PAD 43,11 persen.

Belum lagi soal utang Pemprov NTB ke rekanan masih tercatat sekitar Rp 223 miliar yang tersebar di 10 OPD, per Mei 2023.

“Bagaimana dengan isu transparansi dan anti korupsi? Sami mawon itu. Kepala Dinas ESDM dan kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan harus masuk penjara.

"Ini belum termasuk kalau kita bicara pola penetapan pejabat yang lebih banyak beraroma kepentingan politik dan isu nepotisme,” ucap Rachmat.

Rachmat menilai, ada perkerjaan rumah yang sangat besar di tangan Pj Gubernur NTB yang harus diselesaikan dalam konteks perbaikan birokrasi.

Duet Pj Gubernur NTB dan Pj Sekretaris Daerah NTB H Fathurrahman diharap bekerja serius dan penuh kerja keras.

“Psikologi birokrasi yang telah rusak harus diperbaiki. Pola penentuan pejabat harus berbasis pada merit system, berbasis pada kapasitas dan kapabilitas ASN,” tandasnya.

Rachmat menekankan, bagaimana komposisi birokrasi haruslah berupa “birokrasi pelangi” yakni dari berbagai suku yang ada di NTB.

Tidak peduli apa sukunya, jika ASN tersebut memiliki kapasitas dan kapabilitas, maka kata Rachmat, harus diberikan kesempatan.

“Prinsip-prinsip clean goverment and good governance dengan basis merit system harus mutlak menjadi acuan penataan birokrasi,” katanya menekankan.

Rachmat menjelaskan bahwa Pj Gubernur bukanlah jabatan bebas nilai, sehingga setiap saat dievaluasi.

Hal ini sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 yang menegaskan setiap tiga bulan kinerja Pj Gubernur akan dievaluasi.

Baca juga: Pj Gubernur NTB Ingin Sehatkan Anggaran Pemprov NTB, Kuncinya Realistis

“Karena itu saya mengingatkan, Pj Gubernur tidak main-main dalam menjalankan tugasnya. Pj Gubenur harus menjauhkan kepentingan politik dan pribadi dalam menjalankan tugasnya,” tandasnya.

Rachmat menjelaskan inflasi yang cukup tinggi kini terjadi, harus mampu juga dikendalikan Pj Gubernur.

Termasuk dalam menjalankan tugas dan kewenangan mengawal Pemilu dan Pilkada di NTB, harus membangun koordinasi dengan Kemendagri, dengan Pj Sekda, dan semua Organisasi Perangkat Daerah serta masyarakat.

Sebab, jika dianggap tidak mampu, bisa saja Pj Gubernur dicopot di tengah jalan.

“PDIP akan memberikan dukungan, tapi juga tidak akan pernah lupa dengan pengawasan yang kritis, konstruktif, dan objektif terhadap Pj Gubenur NTB demi pembangunan daerah,” pungkas Rachmat.

(*)