Ganjar Pranowo: Biarkan yang Makan Papeda tetap Makan Papeda

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Bakal calon presiden (Capres) yang diusung koalisi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mendorong masyarakat agar memilih diversifikasi pangan atau tak mengonsumsi makanan hanya satu jenis.

"Biarkan yang makan papeda tetap makan papeda. Biarkan yang makan thiwul tetap makan thiwul, dan yang makan beras juga makan beras," kata Ganjar dalam forum Rakernas PDIP di Jakarta, kemarin.

Baca juga: Jokowi dan Ganjar Kompak Menuntun Megawati Turuni Tangga Setelah Pidato di Rakernas PDIP

Ganjar Pranowo menekankan hal tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi makanan secara variatif. Sebab, Ganjar menuturkan Indonesia memiliki banyak jenis makanan yang bisa menjadi sumber pangan.

"Sorgum pun bisa menjadi sumber pangan, biarkan. Karena itulah sumber pangan yang sangat variatif, yang kita miliki. Negara lain tidak memiliki itu, biarkan," ujarnya.

Selain itu, dia menekankan pentingnya melakukan riset di bidang teknologi pertanian guna mewujudkan kemandirian pangan.

"Dan modifikasi cuaca, sekolah lapang iklim menjadi penting ketika praktik ini bisa kita lakukan," ucap Ganjar.

Ganjar Pranowo tak lupa meminta praktik ilegal fishing atau penangkapan ikan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dihentikan. Ganjar meminta praktik ilegal fishing dihentikan guna Indonesia menuju kedaulatan pangan.

"Biarkan luat itu hidup dan menjadi tempat ikan-ikan berenang, karena itu akan menjadi sumber pangan kita juga," kata Ganjar.

Dia menjelaskan, upaya meningkatkan nilai pangan di tanah air tidak hanya memperbaiki satu aspek saja, melainkan dari hulu hingga hilir.

"Pemerintah sudah menghitung, kira-kira jika seluruh syarat itu bisa dipenuhi, maka di tahun depan kita bisa menghasilkan kurang lebih 12 juta ton ikan tangkap secara sustainable, saya kira kementerian sedang melakukan itu," ujar Ganjar.

Disamping itu, Ganjar menekankan pentingnya melakukan pengawasan dengan menggunakan pendekatan hukum.

"Tinggal bagaimana kita menjaganya melalui pengawasan yang riil di lapangan, melalui pendekatan hukum, melalui penangkapan yang terukur, melalui modernisasi budidaya perikanan serta perbaikan sistem apa yang ada termasuk akses permodalan, termasuk efisiensi logistik dalam logistik management," jelasnya.

Sebab, dia menambahkan akibat praktik ilegal fishing negara mengalami kerugian sekira Rp 356 triliun.

"Kita stop proses ilegal fishing yang merugikan negara kita sampai Rp 356 triliun, stop! Mesti kita tarik menjadi kepentingan kita sendiri," ungkap Ganjar.