Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni Nyaris Melaporkan SBY ke Polisi

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Bendahara Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Sahroni nyaris melaporkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran berita bohong.

Namun laporan itu urung dilakukan setelah Sahroni mendapat telepon dari Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Saat dalam perjalanan menuju Bareskrim Polri, Senin (4/9/2023), Paloh menelepon Sahroni dan memerintahkannya kembali ke kantor.

Baca juga: Puan Merespons Mimpi SBY: Masih Ada Harapan, Jangan Putus Asa

"Saya di jalan menelepon Ketum. Tapi Pak Surya memerintahkan kepada saya untuk tidak boleh melaporkan yang bersangkutan," kata Sahroni kepada wartawan di Bareskrim Polri, Senin (4/9/2023).

Maka itulah Sahroni mengurungkan niatnya melaporkan SBY. "Jadi saya nih sebenarnya sudah siap melaporkan, tapi tadi perintah Ketum untuk tidak boleh melaporkan. Tadi pas mau turun Pak Surya mengatakan 'sudah kau tak boleh melaporkan seseorang, sudah kau balik kantor'," kata Sahroni menirukan ucapan Paloh.

Selain larangan dari Paloh, Sahroni mengaku juga diminta oleh bakal Capres dari Partai NasDem, Anies Baswedan, untuk tak melaporkan SBY ke Bareskrim.

"Kebetulan, tadi Pak Anies juga me-WhatsApp saya untuk meminta juga yang sama, Pak Anies pengin fokus ke depan ini dalam rangkaian pemenangan dalam strategi pemenangan capres 2024," ungkap Sahroni.

Sahroni sedianya ingin melaporkan SBY dengan dugaan penyebaran berita bohong. Kabar bohong itu, kata Sahroni, adalah pernyataan SBY pada 1 September yang menyebut bahwa Anies Baswedan dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan dideklarasikan sebagai Capres-Cawapres pada awal September.

Menurut Sahroni, tak pernah ada kesepakatan tersebut dalam pertemuan di Cikeas yang digelar pada 25 Agustus lalu. Sahroni mengaku ikut dalam rapat tersebut.

"Tidak ada bahwa Anies-AHY akan dideklarasikan awal September, jadi nggak ada. Selama 2 jam saya di dalam ruangan itu adalah menerima cerita tentang apa pengalaman Pak SBY selama memulai proses sebagai Capres 2004. Beliau cerita terkait apa yang pernah terjadi sama dirinya," kata Sahroni.

SBY sebelumnya sempat menyinggung rencana deklarasi itu dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat di Cikeas pada 1 September lalu.

“Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini, dalam kapasitasnya sebagai Capres, berikut Capres dan Cawapres yang telah selesai diputuskan. Tiga hari kemudian, three days later, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan," kata SBY.

Kubu Demokrat membantah tudingan dari Sahroni bahwa SBY telah menyebar berita bohong atau hoax soal Anies dan AHY bakal dideklarasikan sebagai menjadi Capres-Cawapres.

Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOKK) Demokrat, Herman Khaeron memastikan kesepakatan deklarasi Anies-AHY itu memang sempat diungkap dalam pertemuan 25 Agustus lalu.

"Ada. Ada. Saya ada di tempat di sana. Ada pembahasan awal September ada. Kan digodok di tim 8. Tim 8 kan sudah mematangkan deklarasi bisa dijalankan awal September. Jadi memang ya peristiwa-peristiwa itu yang disampaikan dalam kronologis peristiwa oleh sekretaris jenderal ya memang itu ada. Dan Demokrat ya apa adanya," kata Herman di Kantor DPP Demokrat, Jakarta, Senin (4/9/2023).

Herman menuturkan bahwa kesepakatan AHY sebagai Cawapres Anies juga disampaikan secara langsung pada pertemuan tersebut. Bahkan, ada juga permintaan tertulis dalam pertemuan tersebut.

"Kan sudah disampaikan baik secara verbatim yang ditelepon langsung kepada AHY, maupun yang tertulis tanggal 25 Agustus, itu jelas ya dan saya sebagai kepala BPOKK juga diinfokan bahwa ada verbatim, dan segala macam," jelas Herman. *