Desa Mandiri di Lombok Timur Meningkat Jadi 80 Desa di Tahun 2023

Laporan Wartawan TribunLombok.com, Ahmad Wawan Sugandika

TRIBUNLOMBOK.COM, LOMBOK TIMUR - Tahun 2023 ini jumlah desa mandiri di Lombok Timur meningkat.

Dari yang semula 60 desa di tahun 2022, saat ini menjadi 80 desa.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lombok Timur, Drs. Salmun Rahman mengatakan, Setidaknya, ada tiga indikator penilaian yang dilakukan, sehingga satu desa bisa dikatakan mandiri.

"Tiga indikator itu diantaranya, ketahanan dibidang ekonomi, ketahanan sosial, dan ketahanan lingkungan," ucap Salmun setelah dikonfirmasi TribunLombok.com, Senin (21/8/2023).

Baca juga: Indeks Desa Membangun NTB Meningkat, DPMPD Dukcapil NTB Dorong Percepatan Menuju Desa Mandiri

Dikatakannya, penambahan desa mandiri tersebut karena tingkat perkembangan desa yang kian pesat. Baik pendapatan desa maupun potensi yang dimiliki.

Kendati demikian, dia menjelaskan, kemandirian sebuah desa tidak mutlak dilihat dari nilai pendapatan ataupun potensi desa.

Melainkan ada sejumlah aspek lainnya yang turut menjadi penilaian karena tingkat kemandirian desa itu dilihat dari 3 aspek.

Dilihat dari rasio pertumbuhan menjadi desa mandiri, bagi Salmun, pencapaian ini sudah luar biasa.

Target 20 desa setiap tahunnya untuk menjadi sebuah desa mandiri bukan perkara mudah. Tiga aspek yang menjadi penilaian itu harus bisa diwujudkan.

"Dari 239 desa di Lotim, terdapat 80 berstatus desa mandiri. Dan Pemda Lotim akan terus mengupayakan desa-desa lainnya menjadi desa mandiri. Target kita setiap tahun ada penambahan 20 desa mandiri," jelasnya.

Baca juga: Lomba Desa Sehat Lombok Barat, Dorong Wujudkan Desa Mandiri Dalam Pengeloaan Sanitasi

Meskipun berstatus menjadi desa mandiri, tambahnya, bukan berarti segala pembiayaan dengan menggunakan Dana Desa (DD) akan berkurang.

Anggaran Dana Desa (ADD) masih tetap dibutuhkan untuk membangun desa tersebut. Karena DD untuk pembangunan di desa bersangkutan.

"Semandiri-mandirinya desa, dana desa dari pusat tetap akan dikucurkan. Itu namanya ekonomi pusat," demikian Salmun.

(*)