Adian Napitupulu Yakin 100 Persen Jokowi Dukung Ganjar Pranowo

Sejumlah lembaga survei selalu menempatkan Pak Prabowo di atas Mas Ganjar, apalagi PDIP setelah tanggal 21 April 2023 secara resmi mengumumkan Mas Ganjar sebagai Capres, menurut Abang bagaimana?

Kalau kita lihat dari lama kerja dan lama deklarasi, Prabowo sudah lebih lama sekitar 11,5 bulan yang lalu, Ganjar baru 21 April, baru beberapa bulan.

Artinya bahwa Prabowo berlari lebih jauh, atau berjalan lebih jauh ya karena dia start duluan saja. Tidak ada yang luar biasa.

Kalau kemudian surveinya 2 persen, 1,5 persen, 1 persen di atas Ganjar kalau 3 paslon seperti situasi hari ini, tidak ada yang istimewa. Tidak sesuatu yang luar biasa dan tidak sesuatu yang kita khawatirkan.

Menurut penilaian Abang sendiri, apalah perlu disegerakan partai mengumumkan siapa yang akan mendampingi Mas Ganjar sebagai cawapres. Itu menurut Abang perlu disegerakan atau melihat orang lain dulu?

Kita ini sedang memilih pemimpin negara yang akan memimpin negara seluas dan sekaya Indonesia dengan penduduk sangat banyak dengan segala keberagamannya.

Saya setuju dengan yang disampaikan presiden, jangan grasa-grusu dan hati-hati memilih pemimpin. Apa makna pesan hati-hati itu, ya lihat rekam jejaknya. Sebagai seorang politikus, ketika orang menginginkan jabatan dengan mengharapkan dukungan dari rakyat, jangan berjanji apapun.

Bagaimana menguji janji itu akan direalisasikan atau tidak, ya dari rekam jejaknya.

Jadi saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia, pilihlah siapapun itu yang mau kalian pilih, tapi periksa rekam jejak sebaik-baiknya. Karena itu akan menentukan nasib Indonesia dan nasib kita bersama 5 tahun ke depan.

Contohnya apa, kalau kemudian ada yang mantan koruptor mau jadi pemimpin kita setuju nggak? Nggak dong. Kenapa? Karena kita ingin Indonesia tidak ada korupsi, paling tidak korupsinya menjadi berkurang dari waktu sebelumnya.

Begitu juga kalau kita menginginkan negara tanpa kekerasan, jangan pernah memilih pemimpin yang pernah menggunakan kekerasan. Kalau kita ingin negara tanpa pelanggaran HAM, jangan pernah memilih pemimpin yang pernah melakukan pelanggaran HAM.

Inilah bentuk kehati-hatian. Kita Tidak memilih presiden satu dua hari untuk lima tahun. Kalau satu tahun mengelola sekitar Rp 2.400 triliun anggaran misalnya, berarti ada sekian besaran dana yang kita percayakan kepada eksekutif untuk dikelola.

Apakah kita percaya dana sebesar itu dikelola oleh kemudian oleh mantan koruptor ketika dia menjabat jadi presiden, kan tidak.

Nah ada sekian masyarakat Indonesia saat ini 280 juta jiwa dan segala macam keberagaman karakternya, latar belakang sosial dan sebagainya dan kita butuh pemimpin yang memang bisa mengayomi. Mau buat rakyat tenang.

Bukan pemimpin pemarah. Bukan pemimpin yang meledak-meledak, apalagi punya rekam jejak kekerasan, punya rekam jejak pelanggaran HAM dan sebagainya.