Posisi Cak Imin Mulai Terancam, PAN Ngotot Sodorkan Nama Erick Thohir Berduet dengan Prabowo

TRIBUNLOMBOK.COM, JAKARTA - Bergabungnya Golkar dan PAN ke dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk mendukung Ketum Gerindra Prabowo Subianto sebagai calon presiden (Capres) mulai mengancam posisi Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Pasalnya, Golkar dan PAN mulai mendesakan jagoannya untuk menjadi Cawapres mendampingi Prabowo.

Baca juga: Cawapres untuk Prabowo Subianto Bakal Dinegosiasi Ulang, Pilpres 2024 Berpeluang Dua Putaran

Padahal saat KKIR dibentuk oleh Gerindra dan PKB, disepakati Capresnya Prabowo dan Cak Imin sebagai Cawapres.

Sekjen Golkar Lodewijk Fredrich Paulus merespons terkait siapa yang digadang layak maju sebagai pendamping Prabowo untuk menjadi Cawapres di Pilpres 2024.

Lodewijk mengatakan, penentuan Cawapres untuk Prabowo  akan dibahas dan diputuskan oleh para ketua umum Parpol rekan koalisi.

Terlebih, dari Parpol yang tergabung dalam koalisi yakni PAN, Golkar dan PKB memiliki figur masing-masing untuk dijadikan Cawapres.

"Belum-belum, itu kan masalah teknis yang perlu dibahas tentunya kalau kita berbicara sudah berkoalisi hal-hal seperti itu kan harus dibicarakan dengan para ketua umum yang bergabung dalam koalisi tersebut," kata Lodewijk di Gedung DPR/MPR, Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/8/2023).

Wakil Ketua DPR RI itu juga menepis anggapan kalau dalam penentuan Cawapres itu berada di tangan Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Anggapan itu muncul lantaran PKB merupakan satu dari tiga partai yang berkoalisi paling lama dengan Gerindra.

Cak Imin selalu didorong oleh seluruh kader PKB untuk masuk dalam kertas suara Pilpres mendatang.

Lodewijk menegaskan, terkait penetapan Cawapres itu berada di keputusan seluruh ketua umum partai koalisi, bukan di Cak Imin.

"Nah ini kan baru wacana-wacana yang disampaikan, itu keputusan partai masing-masing. Tentunya untuk membicarakan fixnya bagaimana para ketua umum ini tentunya akan berbicara, tentunya dengan Pak Prabowo," tukas Lodewijk.

Sebelumnya, Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyatakan, tidak masalah dengan gabungnya PAN dan Golkar mendukung Prabowo sebagai Capres. Dengan begitu, PAN dan Golkar kini sepakat untuk kerja sama dengan KKIR yang digagas oleh PKB dan Gerindra.

Saat disinggung terkait ada atau tidaknya syarat yang diberikan oleh Gerindra dan PKB kepada PAN dan Golkar, Cak Imin menyebut tidak ada persyaratan termasuk soal pengajuan Cawapres.

"Saya belum ada pengajuan Cawapres dari manapun. Tidak ada pengajuan (syarat) apapun," kata Cak Imin seusai deklarasi dukungan terhadap Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi Menteng, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Cak Imin mengaku, sebelum PAN dan Golkar resmi mendeklarasikan mendukung Prabowo, dirinya sempat ditanya kesediaan oleh elite Gerindra.

Kata dia saat itu, tidak masalah jika PAN dan Golkar bergabung dengan KKIR asalkan dirinya yang dipilih menjadi Cawapres.

"Saya cuma dimintain temen-temen Gerindra, setuju gak (PAN dan Golkar gabung). Ya setuju asal Wapresnya saya," tukas Cak Imin.

Pun Ketua DPP PKB Daniel Johan menegaskan, pemegang kunci keputusan di KKIR tetap berada pada tangan Prabowo dan Cak Imin. Daniel meyakini bahwa Cak Imin masih berpeluang untuk menjadi Cawapres berdasar hasil keputusan deklarasi KKIR di Sentul pada Agustus 2023 lalu.

"Tetap optimis karena piagam deklarasi Sentul kan tidak berubah," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sekjen Golkar Lodewijk F Paulus mengatakan, penentuan Cawapres akan dibahas bersama Parpol pendukung Prabowo. Lodewijk mengatakan tidak masalah jika masing-masing Parpol memiliki jagoannya masing-masing untuk menjadi Cawapres.

Namun, siapa yang nanti akan diputuskan menjadi pendamping Prabowo, hal tersebut berdasarkan keputusan seluruh Parpol koalisi.

"Tentunya kita punya calon wakil presiden dalam hal ini Pak Airlangga Hartarto, kemudian PAN mencalonkan Erick Thohir, PKB mencalonkan Cak Imin, jadi masing-masing. Nah ini kan baru wacana-wacana yang disampaikan, itu keputusan partai masing-masing," tandas Lodewijk.

Sementara Wasekjen PAN, Fikri Yasin mengatakan, PAN menyerahkan kepada Prabowo untuk memutuskan Cawapres pendampingnya. "Ya kita serahkan saja dengan sang Capres kita untuk memutuskan mana yang terbaik," kata Fikri, Selasa (15/8/2023).

Sebab, dia menuturkan, pihaknya hanya sebatas mengusulkan kepada Menteri Pertahanan itu. "Karena tugas kita hanya mengusulkan," ujar Fikri.

Fikri mengaku PAN sudah membicarakan dengan semua Parpol pendukung Prabowo terkait peluang Erick Thohir sebagai Cawapres. Namun, dia menambahkan bahwa saat ini sedang dalam penggodokan dan melibatkan semua Parpol pendukung Prabowo.

"Ya sudah kita bicarakan dengan semua koalisi tapi masih dalam tahap penggodokan karena melibatkan semua partai koalisi," ucap Fikri.

Waketum PAN Yandri Susanto menganggap bagus ketika banyak diskusi tentang Cawapres mendampingi Prabowo. Yandri mengatakan, jika para calon tersebut terus-terusan ngotot, maka semakin bagus buat koalisi. Dia menilai, kondisi tersebut lebih baik ketimbang koalisinya 'lemas'.

"Bahwa sekarang masih dalam posisi masing-masing sih bagus. PAN meyakinkan Erick Thohir terbaik itu bagus. Nah nanti pasti Golkar kan Pak Airlangga ya kita hormati. Cak Imin juga ngotot ya bagus. Semuanya bagus. Kalau malah lemas-lemas semua kan malah bahaya buat koalisi," ujar Yandri.

Yandri menjelaskan, sikap para partai koalisi yang terus mengajukan kader terbaiknya untuk menjadi Cawapres Prabowo sudah bagus. Sebab, dengan usulan-usulan yang masuk dari berbagai partai, maka Prabowo jadi memiliki banyak pilihan Cawapres.

"Itu membuat Pak Prabowo banyak pilihan dan bisa menentukan yang tadi, memilih yang terbaik dari yang baik-baik," tuturnya.

Golkar Selevel Gerindra

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama, Ari Junaedi, menduga, ke depan Golkar bakal ngotot untuk menempati kursi Cawapres pendamping Prabowo.

“Golkar sebagai kendaraan politik yang besar bahkan selevel Gerindra dalam perolehan suara di Pemilu 2019 akan sangat mubazir jika tidak menargetkan di posisi Cawapres,” kata Ari, Selasa (15/8/2023).

Menurut Ari, masuk akal jika Golkar bersikukuh mengincar kursi Cawapres di internal poros pendukung Prabowo. Pada Pemilu 2019, perolehan suara Golkar hampir sama dengan Gerindra. Saat itu, Golkar mendapat 17.229.789 suara, sedikit di bawah Gerindra yang mengantongi 17.596.839 suara.

Jika dikonversi ke kursi DPR RI, perolehan kursi Golkar pada Pemilu 2019 justru unggul dari Gerindra. Golkar mendapat 85 kursi, sedangkan Gerindra memperoleh 78 kursi DPR RI.

Perolehan suara Golkar jauh melampaui dua Parpol lain yang juga mendukung Prabowo yakni PKB dan PAN. Pada Pemilu 2019, PKB mengantongi 13.570.970 suara dengan konversi 58 kursi DPR RI. Sementara, PAN mendapatkan 9.572.623 suara dengan konversi 44 kursi DPR RI.

Atas besarnya modal ini, menurut Ari, setidaknya Golkar bisa berperan sebagai “asisten masinis” di gerbong koalisi pendukung Prabowo. “Dengan modalitas politik yang dimiliki Golkar, sangat mubazir hanya menjadi penumpang koalisi,” ujarnya.

Ari pun yakin Golkar punya banyak pertimbangan untuk mendukung Prabowo dan urung mencalonkan ketua umum mereka, Airlangga Hartarto, sebagai Capres. Dia menduga, elektabilitas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian itu menjadi alasan utama.

“Jika merujuk hasil berbagai survei oleh sejumlah lembaga, harus diakui memang elektabilitas Airlangga sangat minimal sehingga tidak mencalonkan Airlangga adalah langkah yang bijak,” tutur dosen Universitas Indonesia itu.

Bikin Prabowo Tambah Bingung

Pengamat politik dari Charta Politica, Yunarto Wijaya menyebut, dukungan PAN dan Golkar kepada Prabowo sebagai Capres justru dianggap mempersulit Ketum Gerindra tersebut.

Yunarto mengatakan, koalisi gendut ini justru menghambat pemilihan Cawapres yang akan mendampingi Prabowo. Ia memberikan contoh Koalisi Perubahan dan Persatuan (KPP) yang hingga kini belum mendeklarasikan Cawapres untuk Anies Baswedan karena konflik internal mereka.

"Ini bisa terjadi juga di koalisi kemarin yang mendeklarasikan Pak Prabowo, karena pada konteks penentuan nama Cawapres itu conflict of interest masing-masing partai bisa terjadi," katanya.

Hal itu, kata dia, mungkin saja bisa terjadi karena PKB yang lebih dulu mendukung Prabowo, masih memegang perjanjian yang lama dengan Gerindra, yaitu penentu Cawapres.

"PKB misalnya, masih berpegang pada piagam Sentul, yang menempatkan Cak Imin sebagai penentu. Dan Cak Imin sudah mengatakan 'saya hanya akan mengikuti keputusan Muktamar, bahwa saya akan menjadi Cawapres'," imbuh Yunarto.

Begitu juga dengan Golkar yang masih terikat dengan Musyawarah Nasional (Munas) dan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) partai.

Munas dan Rapimnas itu memutuskan Ketum Airlangga Hartarto menjadi Capres atau Cawapres. "Atau PAN (juga) misalnya yang katakanlah sudah menyebutkan statement, Erick Thohir sebagai Cawapres," ujarnya.

"Jadi pada titik itu sebenarnya kita masih melihat koalisi ini masih bisa berubah, apalagi waktunya masih 3,5 bulan lagi dari sekarang untuk menuju batas akhir pendaftaran (Capres dan Cawapres)," ujar dia. (*)